SORONG – Musyawarah Daerah (Musda) ke-I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Vega Hotel Sorong, Jumat (19/6/2026), sempat diwarnai dinamika internal yang cukup alot.
Bahkan, aksi protes dari sejumlah pihak berujung pada pemalangan pintu masuk lokasi kegiatan menggunakan bambu dan kain merah yang diikat di depan pintu. Akibat situasi tersebut, pelaksanaan Musda yang semula dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIT terpaksa tertunda selama beberapa jam dan baru dapat dibuka secara resmi sekitar pukul 21.00 WIT.
Meski demikian, berbagai perbedaan pandangan yang muncul akhirnya berhasil diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, sehingga agenda penting organisasi keumatan itu tetap dapat berjalan sesuai tujuan. Musda I MUI Papua Barat Daya secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan dihadiri pengurus MUI pusat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta peserta dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya.
Ketua Umum MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan, dinamika yang terjadi dipicu oleh adanya kesalahpahaman terkait struktur kepengurusan MUI sementara yang dibentuk sebelum pelaksanaan Musda.
Menurutnya, kepengurusan sementara berbeda dengan kepengurusan definitif hasil Musda yang nantinya akan mengakomodasi seluruh unsur umat Islam di Papua Barat Daya.
“Pengurus sementara hanya berjumlah 15 orang dan strukturnya sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat. Karena jumlahnya terbatas, tentu belum bisa mengakomodasi seluruh unsur yang ada. Justru melalui Musda inilah seluruh keterwakilan ormas Islam, pesantren, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh umat akan terakomodasi,” ujar Ahmad Nausrau.
Ia juga mengungkapkan, pelaksanaan Musda mengalami keterlambatan dari jadwal semula enam bulan menjadi satu tahun karena berbagai faktor, mulai dari padatnya tugas pemerintahan hingga keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Dalam pelaksanaannya, panitia Musda juga dibagi ke dalam dua struktur utama, yakni Steering Committee (SC) yang bertugas menyusun materi dan mekanisme persidangan, serta Organizing Committee (OC) yang menangani aspek teknis pelaksanaan kegiatan. Menurut Ahmad, sebagian pihak yang sebelumnya merasa belum terakomodasi akhirnya diberikan ruang untuk terlibat baik sebagai panitia maupun peserta Musda.
“Ini bagian dari proses pendewasaan organisasi dan demokrasi. Alhamdulillah, setelah melalui diskusi panjang, semua pihak bisa duduk bersama dengan kepala dingin dan hati yang lapang sehingga mencapai kata mufakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Ukhuwah Zaitun Rasmin menilai, dinamika yang terjadi justru menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan organisasi ke depan. Ia menyebut, perbedaan pendapat yang muncul merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan MUI Papua Barat Daya.
“Ini dinamika yang sangat baik karena muncul di awal dan justru menjadi jalan memperkuat persatuan. Saya melihat banyak pejuang umat di sini. Jika potensi-potensi ini dapat dikonsolidasikan dan diarahkan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan besar bagi MUI Papua Barat Daya dan memberi dampak luas bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Zaitun juga mengapresiasi seluruh tokoh yang memilih jalan dialog dan musyawarah, sehingga persoalan yang sempat memanas dapat diselesaikan secara damai.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan, Musda merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan MUI daerah yang harus dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan.
“Forum ini milik kita semua. Tidak ada yang merasa lebih penting, lebih kuat, atau kurang penting. Kita hadir untuk duduk bersama, berpikir bersama, berbicara bersama, dan memutuskan bersama,” tegas Elisa.
Ia juga mengajak seluruh peserta, meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi kemajuan umat dan organisasi.
“MUI adalah lembaga keumatan. Kalau kita ingin MUI Papua Barat Daya memberi dampak signifikan bagi masyarakat di Tanah Papua, maka tidak ada pilihan lain selain bersatu. Setelah kepemimpinan terbentuk, mari kita dukung bersama-sama,” katanya.
Meski sempat diwarnai aksi protes dan pemalangan, Musda I MUI Papua Barat Daya akhirnya menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Semangat persatuan yang lahir dari dinamika tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi MUI Papua Barat Daya dalam menjalankan perannya sebagai pengayom umat dan mitra strategis pemerintah di wilayah paling timur Indonesia.
