BPK Perwakilan Papua Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong Tahun 2023. Pengakuan ini menandakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Meskipun demikian, BPK Perwakilan Papua Barat memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta belanja aset tetap. Catatan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Sorong agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran, di tahun-tahun mendatang. BPK berharap catatan ini tidak terulang di tahun berikutnya.
Pj Wali Kota Sorong Bernhard Eduard Rondonuwu menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Senin (2/9/2024).
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Sorong tahun anggaran 2023, dihadiri Kepala Subauditorat Papua Barat 1 Hendri Purnomo Djati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong Aryanti S Kondologit.
Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Eduard Rondonuwu mengatakan, pertemuan ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Kota Sorong untuk mengevaluasi kinerja keuangan tahun anggaran 2023. Dimana hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kami ingin pandangan kedepan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Pj Walikota Sorong juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh pegawai dalam pengelolaan keuangan negara, untuk memanfaatkan uang dari negara sepenuhnya demi kepentingan masyarakat.
Langkah ini, sambungnya, dianggap penting untuk mempertahankan opini WTP dimasa mendatang.
Ditambahkan Bernhard, pencapaian WTP juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan.
“Dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong dan BPK, diharapkan seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Orang nomor wahid di Kota Sorong ini juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
“Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dan profesionalitas tim BPK, yang telah menilai laporan keuangan kami secara objektif dan konstruktif. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman untuk perbaikan kedepan. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang kuat, antara Pemerintah Kota Sorong dan BPK Perwakilan Papua Barat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
