Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam agenda-agenda nasional dan juga agenda kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Kesbangpol Papua Barat Daya Liber M Siagian dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Bersama Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Senin (11/9/2023).
“Tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu diharapkan ada sinkronisasi antara program FKUB dengan program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami harapkan FKUB dapat ikut berpartisipasi dalam agenda-agenda nasional dan juga agenda kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Dikatakannya, FKUB sebenarnya di dalamnya terdapat tokoh-tokoh agama. Dimana tugas mereka adalah turut serta untuk meningkatkan dan memelihara kerukunan umat beragama.
Pemerintah, sambungnya, selaku mitra kerja atau pembina untuk ikut serta sesuai dengan apa yang dikatakan Trilogi Kerukunan Umat Beragama.
“Kami ingin ada keharmonisan antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga terjalin sinergi dan harmoni. Sehingga apapun yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, dapat terwujud. Mari kita bersama-sama dengan masyarakat dan setiap stakeholder, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat untuk harus berpartisipasi dalam setiap agenda nasional dan agenda kerja pemerintah provinsi papua barat daya,” imbuhnya.
Lanjut Liber, tugas FKUB tidak hanya untuk membina kerukunan umat beragama. Tetapi mereka juga harus dilibatkan untuk menjadi corong informasi kepada umatnya, untuk menyampaikan peraturan kaitannya dengan kepemiluan, pemilihan DPRP dan DPRK. Sehingga masyarakat secara umum bisa memahami apa kegiatan agenda-agenda nasional dan juga agenda di Provinsi Papua Barat Daya.
“Memang tadi ada usulan untuk dibuatkan Pergub, agar lebih memberikan penguatan kepada FKUB terutama yang menyangkut honor dan operasional mereka. Tapi sementara ini masih SK saja, nanti kita akan sampaikan dan laporkan kepada pimpinan kita yaitu Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya,” tegasnya.
Ditambahkannya, Kesbangpol adalah instansi atau badan teknis yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam bidang pembinaan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama, pembauran kebangsaan dan juga politik dalam negeri.
