Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya merayakan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024, bertempat di Gedung Aimas Convention Center (ACC), Kabupaten Sorong, Rabu (21/8/2024).
Pada momen tersebut, juga dilakukan pelantikan Pengurus Forum Anak Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2026.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren mengatakan, perayaan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya memang dilaksanakan terlambat. Hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Perayaan hari anak nasional tahun ini dirayakan bersamaan dengan momen HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ungkap Kepala Dinas Sosial PPPA Papua Barat Daya.
Dikatakan Beatriks, pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Dimana komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak Indonesia yang tergabung dalam forum anak.
“Forum anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa atau kelurahan,” bebernya.
Mereka yang tergabung dalam forum anak, sambungnya, berasal dari berbagai kelompok anak yang ada di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya.
“Forum anak dibentuk supaya anak di provinsi papua barat daya bisa menyampaikan aspirasi mereka, dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuh Beatriks.
Selain itu, Kadis Sosial PPPA PBD berharap, dengan dilantiknya Pengurus Forum Anak Papua Barat Daya maka mereka bisa lebih berani dalam menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah mereka melalui wadah tersebut.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya Rahman menyatakan, pembentukan Pengurus Forum Anak Papua Barat Daya merupakan suatu inovasi dan terobosan yang dilakukan Kepala Dinas Sosial PPPA Papua Barat Daya.
“Anak-anak punya hak yang sama dengan kita orang dewasa. Jadi sejak kecil mereka sudah harus dilatih untuk berorganisasi dan juga dilatih untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan mereka,” kata Rahman.
Dengan dilantiknya pengurus forum anak PBD, sambung Rahman, maka mereka juga bisa mensosialisasikan ini kepada teman-temannya. Sehingga untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan lainnya terhadap anak yang melanggar hak asasi dari anak itu sendiri.
“Anak-anak yang tergabung dalam forum anak ini akan dikoordinir Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang akan kita dukung, apalagi kita di Provinsi Papua Barat Daya ini sedang menggalakkan perlindungan terhadap perempuan, anak, juga penyandang disabilitas,” tandasnya.
Selain itu, Kepala Bapperida Papua Barat Daya juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun rencana aksi perlindungan disabilitas terutama kepada anak dan perempuan.
“Ini memang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam waktu dekat kita akan menyusun rencana aksi daerah, untuk bagaimana memberdayakan perempuan, anak, juga penyandang disabilitas. Ini menjadi bagian supaya kita bisa melindungi anak-anak kita,” pungkasnya.
