Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (15/5/2025).
Musrenbang yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya, anggota DPRP PBD, Pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda, akademisi, tokoh perempuan, tokoh adat dan tokoh pemuda serta masyarakat, dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, musrenbang ini sangat strategis karena merupakan yang pertama di masa pemerintahan dirinya sebagai Gubernur Papua Barat Daya, anggota DPRP PBD dan para kepala daerah yang baru terpilih.
“Kita manfaatkan momentum ini untuk berpikir dan bertanggung jawab bersama-sama,” ungkap Gubernur PBD.
Dikatakan Elisa, Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Indonesia. Meskipun demikian, namun Provinsi Papua Barat Daya tidak boleh kalah dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
“Kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjadikan Provinsi Papua Barat Daya lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak mau kalah dengan yang lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, Gubernur Papua Barat Daya mengajak semua pihak untuk bisa menjadi kekuatan bagaimana membangun Papua Barat Daya kedepan.
“Semua yang kita lakukan ini muaranya hanya satu, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Elisa juga membeberkan, ada 5 program prioritas pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Yaitu sumber daya manusia yang unggul dan sehat, konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar. Kemudian penguatan ekonomi lokal dan UMKM, reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, serta ketahanan sosial, budaya dan lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya Rahman menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Otsus dan RKPD Kabupaten/Kota untuk penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
Musrenbang juga, sambungnya, untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Musrembang juga untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan perangkat daerah,” bebernya.
Hasil yang diharapkan dari Musrenbang Otsus dan RKPD, kata Rahman, adalah adanya rancangan kerja perangkat daerah berdasarkan hasil forum perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran perangkat daerah.
