WAMENA — Konflik dan persoalan keamanan yang terus membayangi sejumlah wilayah Papua Pegunungan kembali mendapat sorotan dari sisi kemanusiaan. Dari Wamena, Sabtu (26/9/2026), masyarakat dan berbagai elemen sipil menyerukan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban serta mendorong seluruh pihak membuka ruang dialog sebagai jalan menuju perdamaian.
Seruan itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang digelar di Hotel Grand Sartika, Wamena.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari akademisi, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, LSM, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), organisasi kemahasiswaan, paguyuban hingga unsur TNI dan Polri.
Pesan utama yang muncul dari forum tersebut adalah, pentingnya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama. Konflik tidak hanya dilihat dari aspek keamanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.
Ketua Papua Muda Progresif Yops Alegen Itlay mengatakan, situasi konflik yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan keresahan, baik bagi masyarakat Papua maupun non-Papua.
Menurutnya, diperlukan ruang yang mempertemukan berbagai pihak agar persoalan Papua dapat dibicarakan secara terbuka dan tidak hanya dilihat dari satu perspektif.
“Persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Karena itu, semua pihak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara terbuka,” kata Yops kepada wartawan usai dialog.
Yops menegaskan, dialog tidak boleh berhenti sebatas pertukaran gagasan. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Ia mengatakan Papua Muda Progresif memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual sebagai cara menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kondisi warga sipil yang terdampak konflik.
“Sebenarnya ada jalan, banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi kami lebih memilih dengan jalan yang lebih intelektual,” ujarnya.
Yops mengatakan, dampak konflik tidak berhenti pada persoalan keamanan. Gangguan terhadap pelayanan dasar juga menjadi persoalan serius karena masyarakat tetap membutuhkan layanan kesehatan dan pendidikan dalam kondisi apa pun.
Ia menyoroti adanya penarikan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah kecamatan ke wilayah perkotaan akibat situasi keamanan.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap rekomendasi yang lahir dari forum tersebut mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Apabila terdapat rekomendasi yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional, Yops berharap pemerintah provinsi dapat membantu meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Ketua Panitia Diskusi Publik Jasman Yalegat mengatakan, persoalan kemanusiaan dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Pegunungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil,” kata Jasman.
Ia menyebut wilayah seperti Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya dan Yahukimo perlu mendapatkan perhatian bersama. Menurut Jasman, penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara parsial karena dampaknya telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kita semua tentu berharap dapat menjalani hidup dengan aman dan damai, sehingga orang Papua bisa membangun peradaban kehidupan yang baik,” ujarnya.
Jasman menilai, konflik yang berdampak terhadap masyarakat sipil berpotensi meninggalkan trauma dan rasa waswas berkepanjangan.
Karena itu, forum dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan sebelum gagasan tersebut dirumuskan menjadi langkah konkret.
“Diskusi publik ini menjadi salah satu ruang alternatif untuk menyatukan pikiran, gagasan serta konsep yang secara ilmiah dan akademis,” katanya.
Jasman menegaskan, diskusi publik tersebut tidak dirancang sebagai forum seremonial. Berbagai gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif dalam menangani persoalan keamanan, kemanusiaan dan perlindungan masyarakat sipil di Papua.
“Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.
Dorongan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil juga menjadi bagian dari perhatian Komnas HAM terhadap situasi Papua. Dalam pemantauan periode Januari-Juni 2026, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dengan 59 korban meninggal dunia, dengan sebagian besar korban disebut merupakan warga sipil. Komnas HAM mendorong perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel serta penanganan pengungsi internal sebagai bagian dari respons terhadap situasi tersebut.
Forum di Wamena memperlihatkan bahwa persoalan konflik Papua tidak hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga tentang kehidupan manusia yang berada di tengah situasi tersebut.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa anak-anak tetap dapat bersekolah, tenaga kesehatan tetap hadir, keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dan warga tidak terus hidup dalam ketakutan.
Karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian konflik bukan semata-mata berapa banyak forum yang digelar atau berapa banyak rekomendasi yang dihasilkan. Yang paling dirasakan masyarakat adalah ketika kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih aman.
Dari Wamena, pesan itu kembali disuarakan: dialog perlu dibuka, perlindungan warga sipil harus diperkuat, dan setiap langkah penyelesaian konflik harus diarahkan untuk menghentikan jatuhnya korban serta membuka ruang bagi perdamaian di Papua. (*)
