SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Barat Daya resmi mencapai titik temu terkait kebijakan fiskal daerah. Kesepakatan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah resmi ditandatangani, Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRP Papua Barat Daya tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk, didampingi Ketua DPRP PBD Ortis Fernando Sagrim serta jajaran pimpinan dan anggota Banggar. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Pj Sekda Yakob Kareth dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Gubernur Elisa Kambu mengungkapkan, dalam perubahan anggaran tahun ini, terdapat penyesuaian signifikan pada postur dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Sudah pasti ada penyesuaian dana Otsus sebesar 202 miliar rupiah yang ditambah dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” ujar Elisa Kambu usai penandatanganan nota kesepakatan.
Di sisi lain, langkah efisiensi turut dilakukan. Ketua Harian Banggar DPRP Papua Barat Daya Febry Jein Andjar menjelaskan, terdapat alokasi dana sebesar Rp 50 miliar rupiah untuk honor tenaga P3K yang diputuskan untuk dikembalikan ke kas negara.
Febry menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat seluruh rangkaian proses penganggaran agar program kerja pemerintah daerah dapat segera terealisasi sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kami ingin semuanya berjalan cepat. Rencananya, penetapan KUA-PPAS akan dilakukan pada hari Jumat nanti. Kami sudah mencicil pendalaman di beberapa OPD sejak kemarin, sehingga proses pembahasan tidak lagi memberatkan,” jelas Febry.
Menurut Febry, percepatan ini krusial mengingat waktu yang tersedia di tahun 2026 kian menipis. “September ini sudah sisa menghitung hari. Kami memaksimalkan waktu yang ada agar setelah perubahan ini selesai, kami bisa segera fokus masuk ke pembahasan APBD induk,” tambahnya.
Sesuai jadwal, agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pidato pengantar nota keuangan oleh Gubernur Papua Barat Daya pada hari Rabu, sebagai langkah awal sebelum penetapan resmi yang direncanakan pada akhir pekan ini.
