KABUPATEN SORONG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Bertempat di Hotel Aimas, Senin (7/9/2026), Pemprov Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar rapat kerja gabungan bersama sejumlah OPD pengelola dana Otsus untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat asli Papua.
Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakop Kareth, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan MRP adalah kunci keberhasilan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. Menurutnya, kolaborasi ini harus melampaui sekadar diskusi formal dan menghasilkan output yang nyata.
“Harus ada keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dengan Majelis Rakyat Papua. Kami berharap kegiatan ini berakhir dengan rekomendasi konkret. Pemerintah provinsi siap menerima masukan dan saran untuk menjadi bahan dalam kebijakan ke depan,” ujar Yakop saat membuka rapat kerja tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menyoroti tantangan implementasi Otsus yang selama ini masih cenderung berjalan sektoral. Ia menekankan bahwa dana Otsus seharusnya dikelola melalui kolaborasi erat antara MRP, pemerintah daerah, DPRP, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita tidak ingin rapat ini hanya menghasilkan dokumen. Dalam empat hari ke depan, harus ada sesuatu yang bisa kita lahirkan sebagai rekomendasi dan perbaikan bersama,” tegas Alfons.
Ia juga menekankan fungsi krusial MRP sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua. Alfons mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa melibatkan MRP dalam setiap perumusan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan orang asli Papua (OAP).
“Lembaga ini dibentuk untuk orang Papua. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Papua harus memperhatikan saran dan pendapat MRP,” tambahnya.
Rapat kerja yang berlangsung selama empat hari ini diharapkan mampu melahirkan peta jalan (roadmap) pembangunan yang lebih terarah dan inklusif. Dengan penguatan koordinasi lintas lembaga ini, diharapkan pelaksanaan Otsus di Papua Barat Daya dapat memberikan dampak nyata yang lebih merata, sehingga kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dapat segera terwujud.
