SORONG – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya di Rose Quartz Crystal Ballroom, Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (16/7/2026).
Pertemuan strategis tersebut menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan dinamika pasar.
HLM TPID dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bank Indonesia, TNI, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Pertamina, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Arif Rahadian hadir mewakili Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Setian. Sementara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Viktor F. Salossa yang hadir atas nama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Viktor F. Salossa menegaskan, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sejak berdirinya Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran distribusi logistik, memperbaiki konektivitas transportasi, dan menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok sebagai upaya menekan gejolak harga.
“Pemerintah daerah terus berupaya membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Viktor juga mengapresiasi capaian Papua Barat Daya, yang pada 2024 berhasil masuk dalam jajaran sepuluh daerah terbaik secara nasional dalam pelaksanaan pengendalian inflasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi masih cukup besar, mulai dari efisiensi anggaran hingga perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi harga komoditas dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Arif Rahadian, memaparkan bahwa inflasi Papua Barat Daya pada Juli 2026 masih berada di atas sasaran inflasi nasional sehingga memerlukan perhatian serius seluruh anggota TPID.
Ia menjelaskan, tekanan inflasi dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang bersahabat turut memengaruhi produksi dan distribusi hasil perikanan sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran.
Menurut Arif, pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui pemantauan harga, tetapi harus dilakukan secara terpadu melalui berbagai kebijakan strategis.
“Langkah yang perlu diperkuat antara lain operasi pasar murah, penguatan distribusi bahan pokok, kerja sama antardaerah dalam pemenuhan pasokan pangan, serta optimalisasi koordinasi seluruh anggota TPID agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut memaparkan perkembangan indeks harga dan kondisi inflasi di Papua Barat Daya sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.
Seluruh peserta kemudian mengikuti diskusi untuk menyusun berbagai strategi penguatan distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat gangguan cuaca maupun distribusi logistik.
Sebagai tindak lanjut, HLM TPID ditutup dengan penandatanganan kerja sama antardaerah melalui skema Business to Business (B2B) guna memperkuat jaringan pasokan pangan antarwilayah. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi komoditas strategis, menjaga ketersediaan stok, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui forum ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang semakin kuat diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya yang berkelanjutan.
