SORONG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional, distributor, hingga ritel modern, Rabu (15/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan lonjakan harga kebutuhan pokok yang mulai membebani masyarakat.
Sidak menyasar Pasar Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah dan Supermarket Gota. Dari hasil pemantauan, TPID menemukan sejumlah komoditas strategis mengalami kenaikan harga, mulai dari ikan, cabai, bawang, ayam, telur, beras, hingga minyak goreng. Bahkan, stok minyak goreng di beberapa toko dilaporkan mulai menipis.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan harga di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya harga komoditas.
“Hasil pemantauan ini akan menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia, pemerintah daerah dan TPID untuk menentukan langkah pengendalian inflasi. Misalnya jika ditemukan kenaikan harga akibat meningkatnya biaya logistik, maka pemerintah dapat menyiapkan kebijakan untuk memperlancar distribusi sehingga harga dapat lebih terkendali,” ujar Arif usai sidak.
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mencari solusi agar lonjakan harga bahan pokok tidak semakin membebani masyarakat. Selain mengumpulkan data, sidak juga menjadi bentuk pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.
“Selain mengumpulkan informasi, kegiatan ini juga sebagai bentuk persuasi kepada pelaku usaha agar tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah hadir untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” tambahnya.
Di Pasar Jembatan Puri, TPID menemukan penyebab utama kenaikan harga ikan berasal dari berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat gelombang laut yang tinggi. Kondisi cuaca tersebut membuat pasokan ikan laut dalam, seperti tuna dan cakalang, menurun sehingga harga di tingkat pedagang ikut melonjak.
Tak hanya persoalan pasokan, para pedagang juga mengaku daya beli masyarakat sedang melemah. Aktivitas jual beli di pasar tradisional disebut lebih sepi dibandingkan biasanya, yang dipengaruhi kondisi ekonomi dan faktor musiman.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Daerah Kota Sorong Milan Latumeten menjelaskan, inflasi Kota Sorong pada Juni 2026 terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas perikanan dan tarif transportasi udara.
“Kontributor terbesar inflasi bulan Juni berasal dari sektor perikanan dan transportasi udara. Dari hasil peninjauan di Jembatan Puri, memang benar kenaikan harga ikan dipengaruhi faktor cuaca dan kondisi alam,” katanya.
Milan menambahkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan, cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Agustus 2026 sehingga potensi kenaikan harga ikan masih perlu diantisipasi.
Selain itu, Pemkot Sorong juga memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan minyak goreng. Menyusul ditemukannya stok kosong di sejumlah supermarket dan ritel modern, pemerintah akan berkoordinasi dengan Perum Bulog serta kementerian terkait untuk menambah alokasi pasokan dari pemerintah pusat.
“Kami akan berkonsolidasi dengan Bulog dan menyurati kementerian maupun pihak terkait agar alokasi stok kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, untuk Kota Sorong dapat ditambah,” ujar Milan.
Pemerintah berharap, berbagai langkah pengendalian yang dilakukan TPID mampu menekan laju inflasi pada Juli 2026 agar lebih rendah dibandingkan inflasi Juni yang tercatat sekitar 6 persen. Pengawasan rutin ke pasar juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, serta mencegah praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.
