Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memantapkan langkah menuju pemerintahan digital yang aman dan modern.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Persandian yang digelar bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Selasa (23/6/2026), aparatur sipil negara (ASN) dibekali kemampuan menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks di era transformasi digital.
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Papua Barat Daya ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi keamanan informasi yang kuat di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya dituntut mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi. Namun, di balik kemajuan digitalisasi layanan publik, ancaman kejahatan siber terus meningkat dan berpotensi mengganggu operasional pemerintahan, merusak integritas data, hingga memicu kebocoran informasi strategis.
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya Suardi Thamal menegaskan, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kewajiban seluruh aparatur pemerintah.
“Fungsi persandian memiliki peran penting dalam mengamankan informasi strategis, komunikasi pemerintahan, hingga pengelolaan sertifikat elektronik. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Menurut Suardi, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui peningkatan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi insiden siber, penguatan koordinasi dengan BSSN, serta membangun budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.
Ia menjelaskan, bimtek tersebut memberikan pemahaman komprehensif terkait kebijakan keamanan siber nasional, manajemen risiko, penanganan insiden siber, tata kelola persandian, pemanfaatan sertifikat elektronik, hingga strategi penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Suardi juga mengingatkan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (cloud computing) dan Internet of Things (IoT) akan menghadirkan tantangan baru yang semakin rumit.
“Papua Barat Daya memiliki kesempatan membangun fondasi keamanan siber yang kokoh sejak awal demi mewujudkan transformasi digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Andri Pancoro menekankan, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kekuatan sistem keamanan informasi yang mendukungnya.
“Transformasi digital merupakan prasyarat pemerintahan modern, tetapi keamanan informasi adalah pilar fundamental yang tidak boleh diabaikan. Tanpa perlindungan yang memadai, inovasi digital akan rapuh dan berisiko menurunkan kepercayaan publik,” tegas Andri.
Ia mengungkapkan, hasil pemantauan BSSN sepanjang tahun 2025 mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik siber di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen merupakan aktivitas malware yang berkaitan dengan pencurian kredensial. Selain itu, kasus kebocoran data dan serangan ransomware juga menunjukkan tren peningkatan.
Menurut Andri, pembangunan infrastruktur digital di wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya, harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan siber agar layanan publik tetap terlindungi dari berbagai ancaman.
Dalam bimtek tersebut, BSSN memberikan pendampingan kepada aparatur Diskominfo provinsi maupun kabupaten/kota melalui lima strategi utama, yakni pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT), serta penguatan perlindungan data pribadi dan persandian.
Kelima langkah tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendukung peningkatan indeks SPBE secara nasional. Andri juga mengajak seluruh pemerintah daerah, untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi informasi terkait ancaman siber melalui mekanisme threat intelligence sharing, sehingga setiap insiden dapat ditangani lebih cepat dan dampaknya tidak meluas.
“Peserta bimtek diharapkan mampu menghasilkan dokumen tata kelola keamanan informasi, inventaris aset teknologi informasi, serta rancangan tim tanggap insiden yang siap diterapkan di instansi masing-masing,” pungkasnya.
Dengan penguatan kapasitas ASN dan dukungan langsung dari BSSN, Papua Barat Daya kini tengah membangun benteng pertahanan digital sejak dini, sebagai langkah strategis menjaga keamanan data dan memastikan transformasi digital berjalan aman demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
