SORONG – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas dan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan umum kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Aula Lamberth Jitmau, Kota Sorong, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Elisa Kambu memaparkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat Daya yang berlandaskan visi besar mewujudkan “Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.” Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak yang akan mengawal seluruh proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“ASN akan terus terlibat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Ini berjalan secara berkelanjutan,” tegas Elisa di hadapan para CPNS.
Gubernur menekankan pentingnya membangun kesamaan visi dan pemahaman di kalangan ASN, bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Karena itu, selain kompetensi teknis, pembentukan karakter dan pola pikir aparatur menjadi aspek yang tidak kalah penting.
“Proses ini juga bagian dari upaya membentuk karakter, kepribadian, dan mindset ASN agar hadir secara optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Elisa juga menyoroti sektor kesehatan dan pendidikan sebagai layanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan. Meski sebagian besar kewenangan pelayanan tersebut masih berada di tingkat kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tetap berkomitmen memberikan dukungan kebijakan dan pembiayaan guna mempercepat peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
“Di tingkat provinsi, kami lebih pada kebijakan dan dukungan pembiayaan. Rumah sakit dan sekolah umum belum menjadi kewenangan penuh provinsi, kecuali sekolah luar biasa (SLB),” jelasnya.
Meski memiliki keterbatasan kewenangan, pemerintah provinsi tetap berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mewujudkan tiga misi besar pembangunan Papua Barat Daya, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain membahas peran ASN, Elisa Kambu juga menjelaskan arah pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Barat Daya yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan wilayah lain seperti Merauke.
Menurutnya, pengembangan sektor pertanian di Papua Barat Daya difokuskan pada penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Dalam konsep tersebut, masyarakat tetap menjadi pemilik sekaligus pengelola utama lahan pertanian yang mereka miliki.
“Pemerintah berperan dalam menyiapkan lahan, alat pertanian, bibit, pupuk hingga irigasi. Namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan,” ungkapnya.
Pendekatan ini, kata Elisa, berbeda dengan model pengembangan pertanian skala besar yang lebih berorientasi industri dan ekspor. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan dukungan ASN yang profesional, kebijakan yang tepat sasaran, serta partisipasi aktif masyarakat, Gubernur optimistis visi besar Papua Barat Daya sebagai daerah yang sehat, cerdas, dan produktif dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kolaborasi pemerintah, ASN dan masyarakat menjadi kunci utama untuk membawa Papua Barat Daya menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
