Sorong – Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mendorong pengawasan ketat terhadap kualitas pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya pada aspek hygiene dan sanitasi dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua HAKLI Prof. Arif Sumantri di Sorong, Jumat (2905/2026) menegaskan bahwa pengawasan sanitasi menjadi faktor penting untuk mencegah potensi keracunan pangan dalam proses pengelolaan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
“Bagian paling kritis itu ada pada dapur. Karena itu quality control hygiene dan sanitasi harus benar-benar melekat dalam tugas pokok pengelola SPPG,” kata Prof.
Arif saat melakukan kunjungan di Kota Sorong.
Menurut dia, pengawasan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah pangan atau food waste agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di sekitar lokasi pengolahan makanan.
Ia menjelaskan setiap SPPG idealnya tidak hanya didukung tenaga ahli gizi dan administrasi, tetapi juga tenaga sanitasi lingkungan yang bertugas memastikan standar kebersihan pangan berjalan optimal.
HAKLI bahkan berharap, ke depan setiap lima SPPG memiliki satu tenaga sanitasi lingkungan yang secara khusus melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh proses pengelolaan makanan.
“Pengawasan sanitasi harus dilakukan secara konsisten mulai dari proses pengolahan, penyimpanan bahan makanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Selain aspek keamanan pangan, Prof. Arif juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah makanan sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular yang dapat melibatkan masyarakat.
“Food waste jangan dianggap limbah semata, tetapi harus dilihat sebagai potensi ekonomi sirkular yang bisa melibatkan masyarakat,” katanya.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah pangan dapat menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapur MBG.
Di sisi lain, evaluasi terhadap sisa makanan penerima manfaat juga dianggap penting untuk mengetahui tingkat penerimaan menu yang disajikan kepada siswa maupun masyarakat.
“Kalau food waste masih tinggi berarti ada yang harus dievaluasi, misalnya menu yang kurang diminati,” ujar Prof. Arif.
HAKLI berharap, penguatan quality control hygiene dan sanitasi di seluruh SPPG dapat mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat di Papua Barat Daya.
