SORONG — Kabut asap pekat mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Papua Barat Daya. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius karena kualitas udara disebut memburuk akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di tengah pengaruh fenomena El Nino.
Langit yang biasanya terlihat cerah kini tertutup kabut tebal. Jarak pandang menurun, aktivitas masyarakat terganggu, sementara asap yang terus bertahan di udara mulai menimbulkan keluhan kesehatan.
Gangguan tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas di darat. Kondisi kabut dan menurunnya jarak pandang juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan, termasuk keterlambatan hingga pembatalan penerbangan.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk, sesak napas dan gangguan saluran pernapasan. Kondisi ini dikhawatirkan semakin membebani fasilitas kesehatan di Papua Barat Daya yang masih memiliki keterbatasan sarana maupun daya tampung.
Ketua Umum Forum Peduli Pembangunan Otonomi Khusus (FOPERA) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), serta para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya mengambil langkah cepat dan terukur.
Menurutnya, kabut asap tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan atau gangguan jarak pandang. Lebih dari itu, kondisi tersebut telah menyentuh aspek kesehatan masyarakat dan keselamatan penerbangan.
“Kabut asap bukan sekadar gangguan pandangan. Ini ancaman nyata bagi kesehatan warga, kelancaran kegiatan, dan keselamatan penerbangan. Fasilitas rumah sakit kita terbatas, daya tampung sedikit. Jika dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab saat warga jatuh sakit berbondong-bondong?” ujar Yanto Ijie, Rabu (7/9/2026).
Yanto menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Jika titik api terus bertambah dan asap tak kunjung teratasi, diperlukan intervensi pemerintah pusat secara menyeluruh.
Karena itu, FOPERA mendesak agar pemerintah mempertimbangkan penetapan status kabut asap sebagai bencana nasional, sehingga dukungan lintas kementerian dan lembaga dapat segera dikerahkan untuk mempercepat penanganan.
“Jangan menunggu sampai korban berjatuhan dan rumah sakit penuh baru bertindak. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan menjadi lebih buruk,” tegasnya.
FOPERA juga meminta Satgas Karhutla bergerak cepat melakukan pemadaman terhadap setiap titik api. Upaya pemadaman, menurut Yanto, harus dilakukan sebelum api meluas dan menghasilkan kepulan asap yang semakin mengganggu masyarakat.
Tidak hanya itu, para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya diminta fokus berada di wilayah masing-masing untuk memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal.
FOPERA bahkan meminta Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan larangan sementara bagi kepala daerah untuk bepergian keluar wilayah selama situasi karhutla dan kabut asap belum tertangani.
Menurut Yanto, kehadiran langsung kepala daerah diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bergerak dalam satu komando dan tidak terjadi keterlambatan dalam mengambil keputusan di lapangan.
Selain penanganan titik api, FOPERA mendesak pemerintah memperkuat layanan kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus disiapkan menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) maupun gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap.
Penguatan layanan tersebut dinilai penting karena kemampuan fasilitas kesehatan di daerah masih terbatas. Pemerintah diminta menyiapkan tenaga medis, obat-obatan, ruang pelayanan serta langkah pencegahan untuk mengantisipasi lonjakan pasien.
Yanto menegaskan bahwa El Nino memang merupakan fenomena alam yang dapat memicu kekeringan. Namun, dampak yang semakin luas tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada faktor alam.
“El Nino memang datang sebagai fenomena alam, tetapi kelalaian dalam menjaga hutan, lambatnya penindakan, dan lemahnya pengawasan adalah kesalahan manusia,” tegasnya.
FOPERA berharap, pemerintah tidak menunggu kabut asap berubah menjadi krisis kesehatan masyarakat. Menurut Yanto, langkah cepat hari ini jauh lebih penting daripada menunggu dampak yang lebih besar dan membutuhkan penanganan jauh lebih mahal.
“Ini bukan lagi waktunya saling menunggu. Semua pihak harus bergerak bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.<span;> (*)
