SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa aspirasi mama-mama Papua terkait permintaan bantuan modal usaha dan lapak berjualan di Pasar Sentral Remu seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Sorong, karena pengelolaan pasar merupakan kewenangan pemerintah kota.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya Yakob M. Kareth dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong, yang digelar di Hotel Vega Sorong, Jumat (3/7/2026).
Menurut Yakob, aksi unjuk rasa yang dilakukan mama-mama Papua dengan bermalam selama dua hari di Kantor Gubernur merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang tidak tepat sasaran.
“Persoalan lapak dan pengelolaan pasar merupakan kewenangan Pemerintah Kota Sorong. Karena itu, penyampaian aspirasi terkait pasar seharusnya ditujukan kepada pemerintah kota, bukan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mencocokkan data antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong, agar penanganan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara terpadu.
Yakob mengungkapkan, sebagian besar peserta aksi merupakan warga Kota Sorong. Oleh sebab itu, kedua pemerintah sepakat segera melakukan pendataan secara akurat terhadap masyarakat yang telah maupun yang belum menerima bantuan.
“Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus menyiapkan data yang valid, bahkan bila perlu menggunakan sistem by name by address, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan sejumlah pasar yang telah dibangun Pemerintah Kota Sorong khusus untuk mama-mama Papua, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pasar-pasar tersebut berada di kawasan Tanjung Kasuari, Rufei, Klademak, Pulau Doom, Jalan Jenderal Sudirman, Malanu Perumnas, Victory, serta beberapa lokasi lainnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan bersama agar fasilitas yang telah disediakan benar-benar dimanfaatkan oleh para pedagang.
“Kita harus tuntaskan masalah ini, karena Kota Sorong adalah kota bersama sekaligus ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Kalau kota ini aman dan tertata, masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik,” tegasnya.
Yakob juga menilai, pemerintah daerah selama ini telah berupaya maksimal dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, meski diakuinya masih ada pihak yang merasa belum puas.
“Terkait bantuan, Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah berupaya maksimal. Namun, tentu selalu ada unsur ketidakpuasan. Karena itu, yang terpenting sekarang adalah kita bekerja bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menyatukan data, memperkuat koordinasi antarpemerintah, serta menghadirkan solusi yang tepat terhadap aspirasi mama-mama Papua terkait bantuan modal usaha dan penyediaan lapak berjualan.
