BOGOR – Wali Kota Sorong Septinus Lobat didampingi Wakil Wali Kota Sorong Anhsar Karim menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).
Rakornas ini menjadi forum strategis nasional dalam menyatukan langkah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Rakornas 2026 difokuskan pada penyampaian arahan langsung Presiden Republik Indonesia terkait arah kebijakan nasional ke depan.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar setiap program strategis benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Presiden secara tegas mengingatkan seluruh pimpinan daerah dan instansi pemerintah untuk menanggalkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi penghambat pembangunan.
Menurut Presiden, persoalan utama dalam pembangunan bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya koordinasi serta masih adanya sekat antarinstansi yang mengurangi efektivitas kerja pemerintah.
Pemerintah daerah diminta memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan anggaran negara dan daerah.
Presiden menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong dalam Rakornas ini mencerminkan kesiapan Pemerintah Kota Sorong dalam menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi dan kebijakan strategis pemerintah pusat.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting, terutama dalam mendukung peningkatan iklim investasi, pengendalian inflasi daerah, serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Melalui forum nasional ini, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen membawa semangat kolaborasi dan efisiensi birokrasi ke tingkat daerah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan bekerja lebih solid guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Rakornas yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut ditutup dengan penekanan pada pentingnya menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan program-program prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
