SORONG – Warga di Jalan Selat Makassar, Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong, mengeluhkan keberadaan pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang beroperasi di lingkungan permukiman. Aktivitas penampungan BBM tanpa izin tersebut dinilai menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan warga.
Salah satu warga, Yuldi Pomeo, mengungkapkan pangkalan BBM tersebut berdiri tepat di samping rumahnya. Ia mengaku resah karena bau BBM menyengat setiap hari dan khawatir terjadi kebakaran sewaktu-waktu.
“Saya sudah tidak bisa tidur tenang karena rumah saya berdempetan langsung dengan pangkalan itu. Kalau sampai terjadi kebakaran, siapa yang mau tanggung jawab? Saya minta segera ditutup,” tegas Yuldi Pomeo saat ditemui di kediamannya, Jumat (7/11/2025).
Menurut Yuldi, pangkalan tersebut menampung puluhan ton BBM tanpa izin resmi dari instansi berwenang. Tidak hanya itu, sambungan listrik yang digunakan untuk operasional pangkalan disebut bersumber dari jaringan rumahnya.
“Saya juga minta pihak PLN Kota Sorong segera memeriksa dan memutus aliran listrik yang disambungkan dari rumah saya ke pangkalan itu. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Yuldi mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada pihak Pertamina. Namun, ia mendapat jawaban bahwa penertiban pangkalan ilegal tidak berada dalam kewenangan Pertamina.
“Saya heran, masa tidak ada yang bisa menindak. Padahal ini jelas-jelas pangkalan ilegal tanpa izin dan sangat berisiko bagi keselamatan warga,” ungkapnya.
Ia berharap aparat keamanan, pemerintah daerah, dan instansi teknis segera turun tangan untuk menertibkan aktivitas penampungan BBM ilegal sebelum menimbulkan korban maupun kerugian.
“Saya sebentar lagi akan menjalankan tugas ke luar daerah. Kalau terjadi apa-apa saat saya tidak di rumah, bagaimana nasib istri dan anak-anak saya? Tolong pemerintah segera ambil tindakan,” harapnya.
Warga sekitar juga menyuarakan hal senada dan meminta agar kegiatan penampungan BBM ilegal di wilayah Remu Selatan segera dihentikan demi keselamatan bersama. Mereka berharap laporan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi berwenang. (*)
