SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan sistem pencairan dana daring dan kartu kredit pemerintah daerah dalam acara Peluncuran Implementasi Digital Keuangan Daerah di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026). Langkah ini menandai babak baru tata kelola keuangan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD bukan sekadar peluncuran aplikasi, melainkan perubahan besar menuju pemerintahan berbasis elektronik dan tanpa tunai.
“Kita tidak boleh lagi memakai cara lama yang lambat, berbelit-belit, dan sulit dipantau. Setiap rupiah APBD harus dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sejak awal transaksi,” tegas Gubernur Elisa.
Dengan SP2D Online SIPD, seluruh proses pencairan dana berjalan secara elektronik dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Papua. Birokrasi diperpendek, dokumen fisik berkurang, jejak digital tercatat jelas — risiko kesalahan, keterlambatan, maupun penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Sementara itu, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) hadir menggantikan penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar di bendahara. Setiap belanja tercatat elektronik, mudah dilacak, dan dipastikan sesuai anggaran. “KKPD bukan fasilitas pribadi, hanya untuk keperluan dinas dan sesuai pagu yang tersedia,” tegas Gubernur Elisa dengan enam arahan agar sistem berjalan aman, terlatih, dan terus dievaluasi.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D. Yembise, menyambut baik kerja sama ini sebagai fondasi tata kelola yang andal. “Bank Papua berkomitmen menjaga keamanan sistem dan dukungan layanan, agar manfaatnya terasa nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan, digitalisasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sesuai amanat Undang-Undang. Papua Barat Daya kini menjadi salah satu dari ratusan pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem ini, dan Kemendagri berharap kabupaten/kota lain segera mengikuti.
“Tujuan akhirnya sederhana: pelayanan lebih cepat, risiko lebih kecil, dan manfaat APBD makin terasa bagi masyarakat,” tutup Gubernur Elisa. Transformasi ini pun diharapkan memberi dampak luas bagi perekonomian lokal, termasuk UMKM dan pelaku usaha asli Papua yang semakin mudah terlibat dalam ekosistem pembayaran pemerintah.
