SORONG – Menyambut penilaian ulang UNESCO mendatang, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama mitra menyelenggarakan diskusi mendalam guna menyatukan tata kelola dua status pengakuan internasional, Geopark Global dan Cagar Biosfer. FGD kelembagaan MIDAS Raja Ampat berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim menjelaskan, pembahasan ini berangkat dari pembelajaran studi banding ke Rinjani, Lombok — wilayah yang juga memiliki pengakuan ganda serupa. Langkah ini dianggap mendesak karena pada 18 Agustus 2026, tim UNESCO akan tiba untuk mengevaluasi kelayakan status Geopark Global yang diterima Raja Ampat pada tahun 2023.
“Kita tidak ingin seperti Danau Toba yang mendapat kartu kuning karena pengelolaan tidak berkelanjutan. Waktu sangat mendesak, kita harap pembahasan tuntas hari ini hingga malam,” tegas Yusuf.
Alih-alih membentuk dua lembaga terpisah yang dinilai kurang efisien dan membebani biaya, katanya, pemerintah memilih menggabungkan keduanya dalam satu wadah terpadu. Struktur kelembagaan akan dipimpin oleh tim pengarah, dengan manajemen operasional yang pada tahap awal diisi aparatur pemerintah sambil terus disiapkan agar kelak dikelola tenaga profesional sepenuhnya.
Lanjut Sekda, pentingnya kolaborasi lintas pihak juga ditekankan. Lembaga ini akan melibatkan perwakilan LSM, tokoh adat, pelaku usaha pariwisata seperti penginapan rumah penduduk, serta perangkat daerah.
“Tujuannya sederhana, agar pengakuan dunia ini tidak hanya menjadi nama besar hari ini, tetapi terjaga ratusan tahun ke depan. Semua warga Raja Ampat pasti menginginkannya tetap indah dan lestari,” ujar Yusuf.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi bagi pembentukan kelembagaan terpadu tersebut demi menjaga kelestarian dan kehormatan Raja Ampat di mata dunia.
