SORONG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) resmi meluncurkan program SiGerak atau Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (12/5/2026).
Program ini menjadi langkah strategis, untuk menekan laju inflasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Launching SiGerak ditandai dengan pelepasan armada pangan murah keliling yang akan menyasar sejumlah titik permukiman warga, dan kawasan pasar di Kota Sorong maupun wilayah lainnya di Papua Barat Daya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Setian mengatakan, program SiGerak merupakan bentuk sinergi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi yang mulai meningkat sepanjang tahun 2026.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TPID Provinsi Papua Barat Daya dan TPID Kota Sorong yang bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bank Indonesia, Bulog, Polda, serta Pemerintah Kota Sorong,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, inflasi di Papua Barat Daya hingga April 2026 telah mencapai 3,85 persen year on year, melampaui target nasional sebesar 2,5 ±1 persen. Sementara inflasi sektor pangan tercatat mencapai 7,71 persen year on year.
“Artinya harga pangan kita jauh lebih tinggi dibanding tahun 2025. Karena itu diperlukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” katanya.
Setian menjelaskan, program SiGerak telah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Melalui program pangan murah keliling tersebut, TPID dinilai telah menyentuh dua aspek penting sekaligus, yakni keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.
“Kita menjual pangan dengan harga lebih murah karena langsung dari distributor dan Bulog ke tangan konsumen. Selain itu, armada keliling memungkinkan distribusi menjangkau lokasi yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Ia berharap, program tersebut dapat berjalan konsisten sepanjang tahun 2026 dengan dukungan penuh seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Polda, dan OPD terkait.
“Manfaatnya akan sangat terasa bagi masyarakat. Kami juga berharap SiGerak ditempatkan dekat pasar agar dapat mempengaruhi dan menyeimbangkan harga di pasar,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan, sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya dituntut bergerak lebih lincah dan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, peluncuran mobile pangan keliling bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi strategi nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Ini adalah manifestasi strategi jemput bola untuk memastikan pengendalian inflasi, keterjangkauan akses, keterjangkauan harga, serta memperkuat sinergi kelembagaan,” tegasnya.
Ahmad Nausrau juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Polda Papua Barat Daya, dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang tergabung dalam TPID atas dukungan terhadap program tersebut.
“Inflasi tidak bisa dilawan sendirian. Kehadiran Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan analisis data serta dukungan Polda melalui Satgas Pangan menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan,” katanya.
Ia juga menginstruksikan seluruh petugas mobile pangan keliling, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan jadwal operasional diumumkan secara jelas.
“Saya berharap melalui armada ini angka inflasi di Papua Barat Daya terus terjaga stabil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, tugas pemerintah adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan mencegah terjadinya panic buying di tengah fluktuasi harga pangan.
