SORONG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK FIMWP) Sorong Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9/2026). Aksi ini diwarnai dengan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Massa aksi menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG dan mengalihkan anggaran tersebut guna membiayai pendidikan gratis bagi anak-anak di Tanah Papua, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.
Penanggung jawab aksi Yosep Pus menyatakan bahwa desakan ini muncul pasca insiden dugaan keracunan yang dialami oleh 26 siswa dan guru di SMP Muhammadiyah Al-Amin, Kota Sorong. Baginya, insiden tersebut menjadi bukti bahwa program MBG tidak terkelola dengan baik.
“Kami menolak program ini karena tidak memberikan dampak nyata, justru menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa. Kami minta pemerintah menggantinya dengan kebijakan pendidikan gratis yang jauh lebih mendesak bagi masa depan generasi muda Papua,” ujar Yosep saat ditemui di sela aksi.
Yosep membeberkan, program MBG di Papua Barat Daya saat ini mengoperasikan 38 dapur dengan alokasi anggaran mencapai Rp900 juta per dapur setiap bulannya. Ia menilai, dana tersebut seharusnya bisa lebih produktif jika digunakan untuk menanggung biaya pendidikan bagi ribuan anak usia sekolah di Papua yang saat ini tidak mendapatkan akses pendidikan layak.
Selain itu, massa juga menyoroti aspek ekonomi lokal. Menurut mereka, program MBG tidak melibatkan pedagang lokal maupun mama-mama Papua di pasar, sehingga perputaran ekonomi tidak terjadi di tingkat akar rumput.
“Program ini terkesan hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa melibatkan masyarakat lokal. Kami menduga ada pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk membiayai program ini,” klaimnya.
Meski massa sempat ditemui oleh sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Sekretaris Daerah dan Asisten I, mahasiswa menolak untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada para pejabat tersebut. Mereka bersikeras ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan daerah.
Dalam pernyataannya, Yosep mengeluarkan ultimatum bahwa pihaknya akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.
“Kami memberikan peringatan keras. Jika kembali terjadi korban akibat program ini, kami akan membawa langsung jenazah korban ke depan Kantor Gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah,” tegas Yosep.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIT dengan long march dari Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) ini berakhir pada pukul 14.00 WIT. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa mahasiswa tersebut.
