SORONG – Hari kedua gelaran Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 di Hotel Vega Prime, Sorong, menjadi panggung krusial bagi penegasan kedaulatan masyarakat adat. Dalam Plenary Session 3, para pemimpin adat, akademisi dan pengambil kebijakan satu suara: pembangunan di Tanah Papua harus berpijak pada masyarakat adat sebagai pemilik wilayah dan aktor utama perubahan.
Sorotan tajam tertuju pada peran perempuan adat dalam ruang legislasi dan pembangunan. Stella T.T.U. Misiro, anggota DPR Papua Tengah menekankan bahwa kebijakan harus lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, terutama di wilayah konflik.
“Ketika kami diberikan kepercayaan di ruang legislasi, kami harus memastikan suara perempuan adat hadir dalam setiap kebijakan,” ujar Stella. Inisiatif konkret seperti produksi pembalut ramah lingkungan untuk wilayah konflik menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya melalui retorika politik, tetapi aksi nyata.
Senada dengan itu, Yustina Ogoney, tokoh perempuan adat yang juga Kepala Distrik Merdey, berbagi inspirasi tentang bagaimana perempuan Papua memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Melalui inisiatif lokal seperti pembangunan pondok pinang, masyarakat didorong untuk mandiri agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam komunitas. “Menjadi perempuan adat itu berat, tapi kita bisa membangun komunitas dan daerah kita sendiri,” tegas Yustina.
Elai Giban, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan, menyoroti pentingnya sinergi antarprovinsi. Di tengah ancaman perubahan iklim dan El Niño, ia mendorong penguatan fungsi polisi hutan serta optimalisasi komoditas lokal seperti kopi dan hortikultura melalui kolaborasi konektivitas pangan antarwilayah di Papua.
Dari perspektif akademis, Yusuf Sawaki dari Universitas Papua (UNIPA) mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal. Keragaman struktur sosial dan hak ulayat di Papua menuntut pemerintah dan sektor swasta untuk memahami siapa pemilik hak ulayat yang sebenarnya.
“Pembangunan tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif. Pengakuan harus menghormati struktur adat yang diwariskan lintas generasi,” kata Yusuf.
Selain sesi pleno, hari kedua PAPEDA Summit 2026 juga diisi dengan diskusi strategis mengenai Perhutanan Sosial & Hutan Adat. Dimana memastikan masyarakat memiliki kewenangan mengelola hutan yang telah mereka jaga secara turun-temurun. Kedaulatan Pangan Lokal, menempatkan pangan bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi identitas dan ketahanan masyarakat. Energi Terbarukan Berbasis Komunitas, solusi mandiri untuk kampung-kampung yang selama ini kesulitan akses energi.
Rangkaian diskusi di hari kedua menegaskan posisi PAPEDA Summit sebagai ruang terbuka yang setara bagi semua pihak. Pesan utama yang bergema di Sorong sangat jelas, masyarakat adat bukan sekadar objek atau penerima manfaat pembangunan.
Mereka adalah pemilik pengetahuan, pemilik wilayah dan pemegang solusi. Masa depan Tanah Papua yang adil, inklusif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika pembangunan dilakukan bersama masyarakat adat, bukan sekadar untuk masyarakat adat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah awal yang berani untuk memulihkan hak-hak masyarakat dan menatap masa depan Papua yang lebih mandiri. (*)
