KABUPATEN SORONG — Pelayanan air bersih di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong, kini kembali menjadi sorotan tajam. Distribusi yang dinilai tidak lancar membuat mantan pengelola layanan air bersih selama 15 tahun mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan paling dasar masyarakat ini.
Nardi, Direktur Utama PT Andriani Jaya Abadi — pihak yang dulu mengelola sistem air Aimas — angkat bicara. Ia menceritakan bahwa pada tahun 2007, saat mulai mengelola, hanya ada 50–55 sambungan rumah. Selama 15 tahun, pihaknya membangun dan mengembangkan sistem tersebut hingga mampu melayani 4.500 hingga 6.000 sambungan rumah.
“Dulu kami mulai dari nol. Semua operasional ditanggung perusahaan melalui penarikan kontribusi dari masyarakat. Uangnya diputar untuk operasional, kalau ada sisa baru dibagi. Pemerintah juga dapat bagi hasil,” ujar Nardi.
Pengelolaan kemudian diambil alih pemerintah daerah sekitar 3–4 tahun lalu. Saat itu, diberikan janji bahwa pelayanan akan tetap berjalan, bahkan lebih baik. Namun kenyataannya, justru sebaliknya.
Nardi mengaku sendiri sempat tidak mendapatkan aliran air selama berhari-hari. Ia juga menanggapi alasan pemerintah soal keterbatasan anggaran:
“Kalau bicara keterbatasan anggaran, dulu juga tidak ada anggaran. Kami mulai dari nol, bahkan lebih susah dulu. Tapi pelayanan berjalan baik. Hampir 99 persen masyarakat membayar karena mereka dilayani dengan baik.”
Ia juga mengaku, selama dirinya mengelola pelayanan air bersih, pihaknya setiap tahun memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong. Dimana untuk besaran kontrubusi yang diberikan sudah tercatat lengkap dalam laporannya.
Ia menegaskan, hubungan sebab-akibat yang sederhana: Air mengalir → masyarakat mau membayar → ada dana untuk perawatan. Sebaliknya, kalau air mati, tidak ada yang mau bayar, dan sistem runtuh.
Kini, fasilitas yang dulu terawat — sumur, pompa, jaringan pipa — disebut mulai bermasalah satu per satu. Padahal Nardi sudah menyarankan sejak lama agar pengelolaan air ditingkatkan menjadi BUMD agar lebih profesional dan mandiri, namun pemerintah memilih jalur UPTD.
“Kalau saran saya waktu itu dipakai, mungkin tidak akan seperti ini. Pernyataan saya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk evaluasi. Air bersih itu kebutuhan mendasar. Harus dilayani dengan baik. Jangan hanya janji,” tegas Nardi.
Masyarakat Aimas kini menanti kapan air bersih benar-benar mengalir kembali lancar, seperti janji yang pernah diberikan saat pengambilalihan pengelolaan.
