SORONG – Wali Kota Sorong Septinus Lobat resmi melantik tiga pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, Selasa (5/5/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung LJ ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur birokrasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 26867/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Sorong. Ketiga pejabat yang dilantik sebelumnya telah melalui proses seleksi terbuka dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya peran strategis pejabat tinggi pratama dalam mendorong kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara proaktif dan mampu membangun sinergi lintas OPD.
“Ketiga pejabat ini sudah mengikuti seleksi terbuka tahun lalu dan telah memenuhi seluruh persyaratan. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat adanya pejabat yang memasuki masa pensiun,” ujar Septinus kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap pejabat harus memiliki target kerja yang jelas dan terukur, serta mampu mendukung program pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi antar perangkat daerah.
Adapun tiga pejabat yang dilantik yakni:
1. Musa Fonataba, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Dinas Perindustrian Kota Sorong, kini dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong.
2. Ludya Wattimena, dari posisi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong.
3. Margareth Alurie Urbinas, sebelumnya Kepala Distrik Sorong Manoi, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Pemerintah Kota Sorong dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan responsif.
