SORONG, Balleonews.com – Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut melepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 dari Kota Sorong, Selasa (20/10/2026). Membawa modal kerja sebesar Rp 10,6 miliar, ekspedisi ini akan menjangkau enam wilayah kepulauan di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memastikan masyarakat memperoleh uang Rupiah yang layak edar sekaligus mendapatkan pelayanan kesehatan dan edukasi kebangsaan.
Mengusung tema “Jelajah Rupiah untuk Kedaulatan Negeri di Timur Indonesia”, ekspedisi yang berlangsung pada 20–28 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya negara menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan.
Enam lokasi yang menjadi sasaran ekspedisi yakni Kabupaten Kaimana, Pulau Namatota, Pulau Arguni, Pulau Yellu, Pulau Sauwandarek, dan Pulau Waisai. Tim akan menggunakan KRI Layaran-854 untuk menembus wilayah kepulauan tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian mengatakan, pelepasan ERB 2026 merupakan wujud nyata implementasi nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut.
Menurutnya, memastikan ketersediaan uang Rupiah hingga ke pelosok negeri bukan perkara mudah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, ditambah keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah 3T, menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian uang.
“Bank Indonesia membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya TNI Angkatan Laut yang memiliki armada kuat dan operasi rutin untuk menjangkau wilayah dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sinergi BI dan TNI AL yang telah terjalin sejak 2012. Sepanjang 2012–2025, kedua lembaga telah melaksanakan 150 kali kegiatan layanan kas keliling di wilayah 3T dengan jangkauan sebanyak 766 pulau.
Khusus pada 2025, kegiatan tersebut menjangkau 18 provinsi dan 91 pulau 3T, dengan realisasi penukaran uang Rupiah mencapai Rp154,4 miliar. Program itu juga dilengkapi edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, pelayanan kesehatan bersama tim medis TNI AL, bantuan sosial bersama Baznas, serta pembekalan bela negara bagi tim ekspedisi.
Pada 2026, BI meningkatkan jangkauan program menjadi 19 kali kegiatan di 19 provinsi dengan target menjangkau 97 pulau 3T.
Dalam ERB 2026 di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, BI menyiapkan modal kerja Rp 10,6 miliar untuk melayani penukaran uang Rupiah, baik secara ritel maupun wholesale.
Jumlah tersebut meningkat 10,4 persen dibandingkan modal kerja pada ekspedisi 2025 yang mencapai Rp 9,6 miliar.
Setian menjelaskan, layanan tersebut tidak sekadar membawa uang tunai ke wilayah yang sulit dijangkau. Lebih dari itu, ekspedisi bertujuan memastikan masyarakat memperoleh uang Rupiah dalam jumlah cukup, pecahan sesuai kebutuhan, kondisi layak edar, dan tersedia tepat waktu.
Melalui kebijakan clean money policy, uang yang sudah tidak layak edar juga akan ditarik dan diganti dengan uang layak edar.
Masyarakat sekaligus mendapatkan edukasi mengenai ciri keaslian Rupiah, cara merawat uang, transaksi yang aman, serta kewajiban menggunakan Rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Rupiah tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa,” menjadi semangat yang mendasari pelaksanaan ekspedisi tersebut.
Penyediaan uang Rupiah hingga pulau-pulau terluar juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Komitmen tersebut mengantarkan Bank Indonesia meraih penghargaan Currency Initiative pada ajang 11th Annual Central Banking Awards 2024 di London, Inggris, atas program Ekspedisi Rupiah Berdaulat.
Komandan Kodaeral XIV Laksamana Muda TNI Djatmoko menegaskan, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadirkan tantangan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan kehadiran negara di seluruh wilayah.
Menurutnya, banyaknya pulau terluar dan terpencil, terutama yang berada di kawasan perbatasan, menuntut konektivitas serta pelayanan yang menjangkau masyarakat secara langsung.
“Tantangan geografis ini tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sinergi BI dan TNI AL memiliki peran strategis karena kedua lembaga menjalankan tugas yang saling melengkapi. TNI AL menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah perairan, sedangkan BI menjaga kedaulatan ekonomi melalui kestabilan nilai Rupiah dan ketersediaan mata uang nasional.
Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, kehadiran Rupiah bukan hanya menyangkut kemudahan bertransaksi, melainkan juga menjadi penanda bahwa mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
Dalam ekspedisi kali ini, KRI Layaran-854 akan membawa tim untuk menjalankan misi pelayanan keuangan, edukasi, dan kegiatan sosial di sejumlah wilayah sasaran.
Djatmoko berpesan kepada komandan dan seluruh prajurit KRI Layaran-854 agar menjalankan tugas dengan penuh kebanggaan, tanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan selama pelayaran.
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 tidak hanya berfokus pada pelayanan keuangan. BI dan TNI AL juga menghadirkan pemeriksaan kesehatan serta upaya pencegahan stunting bagi masyarakat di wilayah kepulauan Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pelayanan tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama ibu, anak, dan keluarga yang menghadapi tantangan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat langsung sekaligus pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan upaya menjaga kesehatan keluarga.
Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa kehadiran negara di wilayah 3T tidak terbatas pada urusan ekonomi, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yusdi L. Lamatenggo menyampaikan apresiasi, kepada BI dan TNI AL atas komitmen mereka menghadirkan layanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis.
Ia menilai Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan uang yang layak edar di pulau-pulau terluar memiliki arti strategis bagi persatuan bangsa. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap uang tunai, tetapi juga perlu memahami pentingnya menjaga dan menggunakan Rupiah secara benar.
“Kehadiran Rupiah yang layak edar hingga pulau-pulau terluar memiliki arti strategis bagi persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyambut baik layanan kesehatan dan upaya pencegahan stunting yang menjadi bagian dari ekspedisi. Menurut Yusdi, generasi yang sehat merupakan modal penting bagi masa depan Papua Barat Daya dan Indonesia.
Ia berharap sinergi BI, TNI AL, pemerintah daerah, perbankan, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif di wilayah kepulauan.
Yusdi turut mengajak masyarakat untuk mencintai Rupiah dengan mengenali ciri keasliannya, merawat uang dengan baik, dan menggunakannya dalam transaksi sehari-hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada seluruh anggota tim ERB 2026, ia berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, mengutamakan keselamatan, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Melalui ekspedisi ini, Rupiah diharapkan tidak hanya hadir sebagai alat pembayaran hingga ke pulau-pulau terluar, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kedaulatan bangsa. Dari Sorong, misi tersebut membawa pesan bahwa sejauh apa pun jarak sebuah pulau dari pusat pemerintahan, pelayanan negara harus tetap menjangkau masyarakat yang tinggal di dalamnya. (*)
