SORONG – Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat di Papua Barat Daya. Melalui penguatan kapasitas kader, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan, Posyandu diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga tingkat kampung dan kelurahan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Giat Temu Kader TP Posyandu se-Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong, Senin (12/10/2026).
Ketua TP Posyandu Kota Sorong Jemima Elisabeth Lobat mengatakan, transformasi Posyandu bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, tetapi juga upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan warga.
Ia mengungkapkan, Kota Sorong dengan jumlah penduduk 304.389 jiwa memiliki 118 Posyandu yang didukung sekitar 1.200 kader. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 Posyandu telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 5.599 bayi, 26.549 balita, 5.538 ibu hamil dan 5.499 ibu melahirkan yang menjadi bagian dari kelompok sasaran pelayanan Posyandu di Kota Sorong. Sementara itu, baru empat Posyandu yang telah melaksanakan pelayanan berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Jemima, data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kader dan dukungan berbagai pihak agar transformasi Posyandu dapat berjalan optimal.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan yang menunjang kegiatan Posyandu. Karena itu, kami sangat berterima kasih atas kehadiran seluruh rombongan di Kota Sorong,” ujarnya.
Ia menegaskan, kader Posyandu merupakan penggerak penting dalam keberhasilan transformasi pelayanan karena berada langsung di tengah masyarakat.
Kader tidak hanya membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan berbagai layanan dasar yang dibutuhkan.
Karena itu, peningkatan kapasitas kader perlu diikuti pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta penerapan pengetahuan dalam pelayanan sehari-hari.
Jemima berharap, kegiatan temu kader tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi menghasilkan tindak lanjut nyata, mulai dari penguatan registrasi Posyandu, peningkatan kapasitas kader, pelaksanaan enam bidang SPM, hingga pengembangan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) berbasis masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan perubahan nyata sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Tim Pembina Posyandu Kota Sorong akan terus mendorong penguatan 118 Posyandu melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, TP PKK, perangkat daerah terkait, tenaga kesehatan, serta pemerintah distrik dan kelurahan.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Provinsi Papua Barat Daya Orpha Susana Kambu menegaskan, Posyandu merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
Menurutnya, keberadaan Posyandu harus diperkuat melalui kolaborasi antara TP PKK, pemerintah, dan berbagai perangkat daerah agar pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ia menyebut, penambahan tanggung jawab para ketua PKK sebagai ketua tim pembina Posyandu menjadi momentum untuk mempererat sinergi dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Orpha juga memberikan apresiasi kepada para kader yang selama ini meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu pelayanan kepada masyarakat.
“Peran kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di setiap Posyandu harus kita beri apresiasi dan penghargaan. Mereka dengan setia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu memberikan pelayanan enam SPM kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota, distrik, kampung, kelurahan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan kader, termasuk pembinaan dan dukungan agar pelayanan Posyandu berjalan semakin baik.
Enam bidang SPM yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
Dengan keterlibatan berbagai sektor tersebut, Posyandu diharapkan tidak hanya dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan dasar.
Ketua Umum TP Posyandu Tri Tito Karnavian yang diwakili Ketua Bidang Kesehatan TP PKK Pusat Suci Restuardi Daud mengatakan, kader Posyandu selama ini memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus menghubungkan warga dengan pelayanan dasar di desa dan kelurahan.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu diperkuat sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang mendukung pelayanan pada enam bidang SPM.
Namun, Suci menegaskan bahwa penguatan peran kader bukan berarti seluruh tugas pelayanan dasar dibebankan kepada mereka. Setiap bidang tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pihak terkait sesuai tugas serta kewenangannya.
“Kader diharapkan mampu menggerakkan partisipasi warga, menyampaikan informasi, mengenali kebutuhan masyarakat, serta membangun hubungan warga dengan layanan yang diperlukan,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah distrik, kampung, kelurahan, serta seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat pembinaan Posyandu.
Dukungan tersebut diperlukan agar pengurus dan kader memahami tugas, mekanisme koordinasi, serta fungsi Posyandu secara efektif sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, perhatian juga diberikan pada upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Suci mengatakan, penanggulangan penyakit tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat, selain pelayanan yang dilakukan fasilitas kesehatan.
Dukungan Posyandu terhadap deteksi dini TBC perlu dilaksanakan melalui koordinasi dengan puskesmas, tenaga kesehatan, pemerintah kampung dan kelurahan, serta pihak terkait lainnya.
Dengan koordinasi yang baik, kader diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menghubungkan warga yang membutuhkan pemeriksaan dengan fasilitas kesehatan.
Giat Temu Kader TP Posyandu se-Papua Barat Daya menjadi momentum, untuk memperkuat pemahaman mengenai transformasi Posyandu sekaligus mendorong kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Penguatan tersebut membutuhkan pembinaan berkelanjutan, pembagian tugas yang jelas, peningkatan kapasitas kader, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Lebih dari sekadar tertib administrasi dan terlaksananya kegiatan rutin, keberhasilan transformasi Posyandu akan terlihat dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Posyandu diharapkan semakin kuat sebagai wadah pemberdayaan keluarga, sekaligus menjadi penghubung penting antara warga dan pelayanan dasar di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
