SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif pelaksanaan Launching dan Aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di kawasan Indonesia Timur.
Peluncuran yang dilaksanakan secara serentak dan hybrid pada Jumat (2/10/2026) tersebut turut berlangsung di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya, bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala distrik, serta calon penerima manfaat program MBG.
Di tengah antusiasme pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sekaligus menyampaikan satu pesan penting kepada pemerintah pusat yakni program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar menjangkau anak-anak hingga pelosok Papua.
Wagub Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, atas pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menggulirkan program prioritas nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat Papua Barat Daya menyambut dengan sangat antusias program ini,” ujar Ahmad Nausrau.
Menurut Ahmad Nausrau, pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya terus menunjukkan perkembangan. Saat ini, sebanyak 31 SPPG aglomerasi telah beroperasi. Selain itu, terdapat 14 SPPG wilayah 3T yang juga telah berjalan.
Dari pelaksanaan tersebut, penerima manfaat yang berasal dari peserta didik jenjang TK hingga SMA mencapai 67.276 orang.
Sementara kelompok penerima manfaat 3B tercatat sebanyak 11.509 orang, guru dan tenaga pendidik sebanyak 5.395 orang, serta tenaga kerja atau relawan SPPG sebanyak 1.309 orang. Dengan demikian, total penerima manfaat program MBG di Papua Barat Daya saat ini mencapai 84.180 orang.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus tantangan dalam memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara merata di wilayah paling timur Indonesia.
Meski pelaksanaan MBG terus berkembang, Ahmad Nausrau mengakui masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama mempercepat operasional SPPG di wilayah 3T.
Menurutnya, karakter geografis Papua Barat Daya membuat kebutuhan SPPG di daerah terpencil jauh lebih besar dibandingkan kawasan perkotaan.
“Dari enam daerah bawahan di Papua Barat Daya, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, sementara selebihnya lebih banyak wilayah 3T. Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional,” jelasnya.
Ia secara khusus menyebut Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebagai dua wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan dan operasional SPPG.
“Kami ada dua kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPPG-nya, yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Karena itu kami mohon dukungan dan atensi penuh agar dapur SPPG di wilayah 3T ini bisa segera operasional,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian khusus agar pembangunan maupun operasional SPPG di wilayah 3T dapat dipercepat.
Targetnya bukan sekadar menambah jumlah dapur SPPG, tetapi memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak di kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Selain persoalan cakupan layanan, Pemprov Papua Barat Daya juga menyoroti tantangan biaya penyelenggaraan MBG. Ahmad Nausrau mengatakan, kondisi geografis Papua membuat biaya pengadaan dan distribusi bahan pangan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Karena itu, ia meminta adanya penyesuaian harga satuan layanan SPPG dengan kondisi riil di Papua Barat Daya.
“Terakhir kami juga mohon atensi terkait harga. Terutama di Kota Sorong, harga satuan SPPG ini disamakan dengan di Jawa. Padahal harga di Papua lebih tinggi, sehingga menyulitkan para pengelola SPPG untuk memberikan layanan yang terbaik,” ungkapnya.
Menurut pemerintah daerah, persoalan harga bukan semata menyangkut biaya operasional, tetapi juga berkaitan dengan kualitas makanan bergizi yang diterima anak-anak. Jika biaya logistik dan harga bahan pangan berbeda, maka diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah agar standar pelayanan tetap dapat dipertahankan.
Permintaan tersebut mendapat respons dari Kepala Badan Gizi Nasional. Kepala BGN menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus bagi pelaksanaan program MBG di wilayah 3T, termasuk Papua. Faktor kemahalan, tingkat kesulitan, serta kondisi geografis menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan program tersebut.
“Wilayah 3T khususnya di daerah Papua akan ada treatment khusus terkait kemahalan. Tidak mungkin kemudian disamakan seperti di Jawa dengan harga yang sama, pasti kualitas barangnya akan berbeda,” jelasnya.
BGN juga tengah menyiapkan peraturan badan yang secara khusus mengatur pelaksanaan program MBG di wilayah 3T, termasuk aspek kemahalan dan tingkat kesulitan wilayah.
Rencana kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengelola SPPG untuk menyesuaikan penyediaan makanan bergizi dengan kondisi lapangan di Papua.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, program MBG tidak berhenti pada pembangunan dapur SPPG dan distribusi makanan di wilayah perkotaan. Lebih jauh, program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses makanan bergizi secara merata, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan perkotaan.
Ahmad Nausrau menegaskan, perhatian terhadap wilayah 3T harus terus diperkuat.
“Kami berharap dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung,” ujarnya.
Peluncuran dan aktivasi SPPG 3T di Sorong pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, mitra SPPG, serta seluruh pemangku kepentingan. Sebab di Papua Barat Daya, tantangan program MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan yang dibagikan.
Tantangan sesungguhnya adalah seberapa jauh makanan bergizi itu mampu menempuh perjalanan dari dapur SPPG hingga ke tangan anak-anak di kampung-kampung terpencil.
Dari Sorong, pesan itu mengemuka dengan jelas: program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak berhenti di kota, tetapi terus bergerak menuju pelosok—hingga wilayah 3T yang selama ini menghadapi tantangan akses dan jarak.
Karena bagi anak-anak di kampung, makanan bergizi bukan sekadar menu makan siang. Ia adalah bagian dari ikhtiar membangun generasi Papua yang tumbuh sehat, kuat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menatap masa depan.
