SORONG — Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Sorong terus didorong untuk berkembang menjadi pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada penimbangan bayi dan balita, tetapi mencakup kebutuhan kesehatan masyarakat dari lahir hingga lanjut usia.
Penguatan tersebut ditandai dengan pelantikan Tim Pembina (TP) Posyandu tingkat distrik dan kelurahan se-Kota Sorong yang berlangsung di Gedung LJ Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (5/10/2026).
Ketua TP Posyandu Kota Sorong Jemima Elisabeth mengatakan, para pengurus yang dilantik hari ini menerima amanah besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan Posyandu benar-benar hadir dan memberikan manfaat secara langsung.
“Posyandu merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting di masyarakat karena berada sangat dekat dengan masyarakat. Di sanalah kita bertemu dengan keluarga-keluarga, bapak, ibu dan anak-anak yang menjadi sasaran kegiatan Posyandu,” kata Jemima.
Menurutnya, Posyandu menjadi ruang penting untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak sekaligus memberikan informasi serta pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Karena itu, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai pelayanan dasar yang tersedia.
Jemima menegaskan, keberadaan TP Posyandu memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Dalam regulasi tersebut, TP Posyandu memiliki tugas memberikan arahan, mengoordinasikan program dan kegiatan, melakukan pendampingan serta pembinaan kepada pengurus dan kader, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
“TP Posyandu bukan sekadar struktur organisasi. TP Posyandu adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa Posyandu benar-benar berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Jemima mengatakan, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut Posyandu untuk bertransformasi. Posyandu, katanya, tidak boleh lagi dipahami hanya sebagai tempat untuk menimbang bayi setiap bulan. Lebih dari itu, Posyandu harus menjadi ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang aktif dan dekat dengan kehidupan warga.
Lanjutnya, saat ini terdapat 118 Posyandu di Kota Sorong, dan sebanyak 68 Posyandu telah melaksanakan pelayanan dengan konsep siklus hidup. Artinya, pelayanan Posyandu tidak hanya menyasar bayi dan balita, tetapi mencakup ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, anak, remaja hingga lanjut usia.
“Dari lahir sampai tua. Pelayanan-pelayanan itu sekarang didekatkan kepada masyarakat melalui Posyandu,” ujarnya.
Ia meminta para ketua TP Posyandu tingkat distrik dan kelurahan untuk aktif menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan Posyandu yang dilakukan setiap bulan telah berkembang semakin lengkap. Masyarakat juga didorong memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis yang kini tersedia di seluruh Puskesmas di Kota Sorong.
Menurut Jemima, pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya membutuhkan biaya, seperti pemeriksaan darah dan gula darah, kini telah tersedia secara gratis di Puskesmas.
Selain itu, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu maupun Posyandu juga terus diarahkan pada sistem digitalisasi sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan.
“Semua sudah dipermudah. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan ataupun Posyandu yang ada,” katanya.
Jemima menekankan besarnya peran kader Posyandu sebagai orang yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika ada anak yang membutuhkan perhatian terkait tumbuh kembang, kader harus hadir. Ketika ada ibu yang membutuhkan informasi, kader menjadi pendamping. Begitu pula ketika keluarga membutuhkan edukasi tentang kesehatan, gizi maupun pola hidup sehat.
“Kalau kita lihat, kader ini punya peran sangat besar. Masyarakat lebih dengar kader daripada kita,” ungkapnya.
Hal itu, menurut Jemima, tidak terlepas dari kedekatan kader dengan masyarakat. Mereka hadir dalam berbagai situasi, membantu dengan tulus dan menjadi bagian dari kehidupan warga.
Karena itu, ia meminta seluruh pengurus dan kader membangun Posyandu dengan pendekatan yang humanis. “Mari kita bangun Posyandu yang ada di lingkungan kita masing-masing dengan humanis. Ketika masyarakat datang, jangan hanya melihat mereka, tetapi harus dilayani dengan tulus. Lihat mereka sebagai manusia yang membutuhkan perhatian,” pesannya.
Ia juga mengajak pengurus Posyandu untuk tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan, mengenal kader dan memahami kebutuhan masyarakat. “Jadilah pengurus yang dekat dengan masyarakat, turun ke lapangan, kenali kader dan hargai masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pelantikan tersebut penting untuk memberikan legitimasi kepada para ketua TP Posyandu tingkat distrik dan kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dengan pelantikan itu, para pengurus memiliki tanggung jawab yang semakin jelas dalam membina dan mengawal pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing.
“Yang pertama mereka harus dilantik sehingga mereka memiliki legitimasi untuk melaksanakan tugas sebagai ketua-ketua tim Posyandu di tingkat distrik dan tingkat kelurahan,” ujar Septinus.
Ia mengatakan, para pengurus memiliki tanggung jawab besar karena harus melakukan pembinaan terhadap lebih dari seratus Posyandu yang tersebar di Kota Sorong. Pelantikan tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda pemerintah pusat yang akan datang.
Septinus menyebut Kota Sorong menjadi salah satu pilot project TP Posyandu, sehingga ke depan berpotensi menerima sejumlah kunjungan dari berbagai pihak untuk melihat pelaksanaan Posyandu di daerah tersebut. Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan kunjungan Ketua TP Posyandu Pusat, Tito Karnavian, dalam waktu dekat.
“Kita mempercepat sehingga mereka dilantik. Secara legitimasi mereka bisa mempersiapkan untuk menerima tamu-tamu dari sana,” katanya.
Menurut Septinus, predikat sebagai pilot project harus diikuti dengan keseriusan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi situasi efisiensi anggaran.
“Kita Kota Sorong menjadi pilot project untuk TP Posyandu dan ke depan kita banyak menerima kunjungan-kunjungan. Jadi kita juga harus serius,” ujarnya.
Septinus menegaskan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap Posyandu karena keberadaannya memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan Papua. Posyandu, kata dia, merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama bagi bayi dan balita. “Kenapa? Mereka ini menyiapkan manusia Papua ke depan. Jadi ini sangat penting,” tegasnya.
Ia berharap para Ketua TP Posyandu tingkat distrik dan kelurahan tidak hanya melihat tugas tersebut sebagai jabatan administratif, tetapi sebagai tanggung jawab sosial untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang layak. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, digitalisasi pelayanan serta pendekatan yang humanis, Pemerintah Kota Sorong berharap Posyandu semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi ruang pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan Posyandu bukan sekadar diukur dari berapa banyak kegiatan yang terlaksana, tetapi dari seberapa banyak keluarga yang merasa diperhatikan, dilayani dan dibantu untuk hidup lebih sehat.
