Dalam rangka memberikan penguatan dan peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Papua Barat menggelar Talkshow Pekan Cendekia (Cerdas Literasi Keuangan, Mendorong Ekonomi dan Keuangan Inklusi), yang berlangsung di Hotel Belagri Sorong, Selasa (9/7/2024).
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya Eksan Musaad mengatakan, keuangan inklusif merupakan sebuah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan serta mengurangi disparitas kesenjangan baik antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi atau keuangan inklusif adalah sebuah platform untuk bagaimana masyarakat dan juga terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat lebih mudah mengakses keuangan, baik itu mengakses layanan keuangan maupun juga produk-produk keuangan yang ada,” ungkap Eksan.
Menurut Eksan, dengan keuangan inklusif diharapkan masyarakat terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih mudah dalam mengakses keuangan.
“Ini saya kira sangat penting terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas kesenjangan dan sekaligus juga dapat memperkuat masyarakat bahkan UMKM bagaimana merencanakan usahanya,” ujarnya.
Dengan adanya akses keuangan, sambungnya, masyarakat tentu bisa lebih mudah dalam mengakses berbagai hal.
“Tujuan kegiatan ini adalah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 pelaku UMKM. Kegiatan ini pertama kali dilakukan di Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Kemudian Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Ronny Cahyadi menyatakan, Pekan Cendekia merupakan senergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.
“Dalam kegiatan ini akan ada rapat koordinasi bersama mengenai bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan di papua barat daya dan juga talkshow yang mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dari UMKM dan kita semua tentang keuangan inklusif dan bagaimana tentang inklusi keuangan di Provinsi Papua Daya,” bebernya.
Dengan terbitnya Perpres Nomor 114 tahun 2020, kata Ronny, dengan dibentuknya strategi nasional keuangan inklusif maka ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua bagaimana untuk meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia.
Lanjut Ronny, sebagai upaya untuk mendukung SNKI, maka Bank Indonesia telah mengimplementasikan framework yang disebut dengan strategi nasional ekonomi dan keuangan inklusif atau SNKI. Tujuan dari SNKI ini dibentuk di Indonesia, adalah untuk mewujudkan keuangan inklusif yang berkelanjutan, melalui dukungan pemberdayaan ekonomi serta bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami memiliki tiga pilar utama dalam pengembangan SNKI yaitu pemberdayaan ekonomi, perluasan akses dan literasi keuangan serta harmonisasi kebijakan. Salah satu program yang dikembangkan SNKI di Bank Indonesia adalah pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif yang berbasis kelompok subsistem,” imbuhnya.
Kelompok tersebut, sambungnya, merupakan program yang memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pemilik rintisan usaha yang sebelumnya hanya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kelompok ini mayoritas beranggotakan orang-orang yang menerima bantuan sosial, pemilik usaha mikro dan kebanyakan adalah kaum perempuan.
“Secara umum tema dari pekan cendekia kita pada hari ini adalah tantangan dan strategi mendorong literasi keuangan masyarakat, menuju Papua Barat Daya yang maju dan sejahtera. Kami mengharapkan agar literasi keuangan ini dapat lebih tersosialisasi dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Barat Daya Jhony Way mengatakan, keuangan inklusif merupakan sebuah langkah penting dalam melawan kemiskinan dan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan anatar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat koordinasi ini tentunya diharapkan untuk mengeluarkan ide-ide dan pemikiran kritis, terlebih isu yang diangkat merupakan isu hangat di wilayah Papua Barat Daha. Harapannya dalam kegiatan ini dapat melahirkan ide dan solusi untuk menanggulangi berbagai permasalahan,” pungkasnya.
