Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Keterlibatan Lintas Sektor Dalam Program Sedian Farmasi dan Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Kamis (20/6/2024).
Kepala Balai POM Manokwari Agustince Werimon mengatakan, kegiatan FGD tersebut melibatkan instansi lintas sektor dalam program pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan kepada masyarakat.
“FGD ini sekaligus menjadi indikator kerja UPT BPOM dan Loka POM yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Menurut Agustince, dalam FGD ada 3 hal yang dibahas. Yaitu mengenai percepatan penanganan stunting, SK Tim pengawasan obat dan makanan serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan obat dan makanan.
“Tujuan dari FGD ini, nantinya akan ada rekomendasi bersama dalam penanganan stunting, dibuatnya SK tim pengawasan di setiap kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, kami berharap Dinas Kesehatan kota, kabupaten dan provinsi bisa dapat DAK non fisik,” ujarnya.
Lanjut Agustince, ada beberapa kabupaten yang saat ini sudah mendapat DAK non fisik. Yakni Kabupaten Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat.
“Kami juga akan melaksanakan bimtek terkait informasi pemenuhan persyaratan DAK non fisik pengawasan obat dan makanan, dari Biro perencanaan keuangan BPOM RI dan pusat data informasi BPOM RI,” imbuhnya.
Pantauan BalleoNews, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarolo, Kepala Loka POM Sorong, perwakilan Dinkes Kabupaten/Kota, perwakilan BPKAD, perwakilan Inspektorat se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.
