Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan intervensi serentak pencegahan stunting di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay mengatakan, stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi utama balita Indonesia saat ini.
Dimana stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dan penyakit infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar.
Selain itu, kata Naomi, kejadian stunting pada balita juga erat kaitannya dengan status kesehatan Ibu pada saat hamil dan masa sesudah hamil.
“Gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di tingkat provinsi, kabupaten, kota, puskesmas hingga desa,” ungkap Kadis Kesehatan P2KB Provinsi Papua Barat Daya pada Acara Launching Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong, Kamis (13/6/2024).
Menurut Naomi, kolaborasi lintas sektor dan lintas program perlu dilakukan untuk dapat menyisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar. Hal ini agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat.
“Gerakan ini dilakukan dalam berbagai rangkaian aksi bersama pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi dan intervensi bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan,” bebernya.
Ditambahkan Netty, kegiatan yang dilakukan pada acara Launching Intervensi Serentak yaitu penimbangan dan pengukuran bagi balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian bantuan sembako dan pemberian PMT.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan George Yarangga mengatakan, pencegahan stunting di Papua Barat Daya menindaklanjuti arahan Presiden bagi Kepala Daerah pada Tahun 2023.
“Ada delapan item, salah satunya fokus turunkan stunting,” ujarnya.
Lanjutnya, kalau melihat aspek demografis Provinsi Papua Barat Daya dengan luas wilayah 34.250 Km, tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terutama menjangkau sampai ke tempat sasaran.
Untuk itu, katanya, peran posyandu pada tiap-tiap kecamatan atau distrik menjadi garda terdepan dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar jika program pencegahan stunting melalui desa, kampung, kelurahan dan distrik.
“Pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui intervensi spesifik, sensitif dan kolaboratif. Hal ini didasari tentang pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, terdeteksi dini. Seperti masalah gizi dan kesehatan balita serta intervensi yang tepat sasaran pentingnya gizi bagi ibu hamil dan balita,” jelasnya.
Disamping itu, katanya, dalam pelaksanaannya intervensi serentak pencegahan stunting diperlukan kerja sama dan kolaborasi semua unsur serta masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.
“Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terimakasih, kepada jajaran kabupaten/kota se-papua barat daya yang telah berpartisipasi dalam pencegahan stunting. Sehingga harapan kita bersama di tahun mendatang, prevelensi stunting di papua barat daya semakin menurun bahkan tidak ada lagi,” pungkasnya.
