Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah, dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.
“Untuk itu kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong, demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi,” ungkap Wakil Presiden dalam Acara Peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Jumat (7/6/2024).
Lanjut Ma’ruf, sebagaimana amanah Undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua.
RIPPP Tahun 2022-2041, sambungnya, mengusung visi besar yakni Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera, dengan tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Menurut Wapres, arah kebijakan pembangunan wilayah Papua juga telah diselaraskan kedalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif.
“Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam dua puluh tahun mendatang. Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),” ujarnya.
Dijelaskan Wapres, keberadaan BPP menjadi berbeda dengan Badan Khusus Papua pada era sebelumnya, karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.
Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung, dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
Selain itu, BPP telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan OAP, termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar seluruh kebijakan lebih terintegrasi dan terukur.
“Salah satu terobosan strategis lainnya dalam upaya percepatan pembangunan Papua, adalah Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang akan segera diluncurkan. Dalam kesempatan acara peluncuran RIPPP dan SIPPP ini, saya harap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, SIPPP agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
Untuk itu, SIPPP agar bisa dikembangkan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua.
“Susun dan implementasikan desain program-program komprehensif, yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041. Pastikan perencanaan dan penganggaran program-program ini dilakukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat OAP dan fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting. Sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua,” tandasnya.
Kemudian upaya implementasi program-program tentu saja perlu didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat.
“Optimalkan pemanfaatan SIPPP. SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi,” pesan Wapres.
Wapres juga berpesan, perluas pelibatan OAP dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua. Pastikan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
“Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Saya juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang sehat, cerdas dan produktif,” pungkasnya.
