Kehadiran Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya ditengah-tengah aksi demo yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya Jumat kemarin, membawa angin segar bagi para pendemo.
Bagaimana tidak? Berkat upaya negosiasi yang dilakukan Ketua dan Anggota Fopera, para pendemo yang merupakan pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya ini akhirnya dapat bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keluhan mereka.
Ketua Fopera Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie mengakui, dirinya sempat bernegosiasi dengan para pendemo yang merupakan pencari kerja asli Papua saat aksi demo berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (18/4/2024).
“Kehadiran Fopera di lokasi tempat demo berlangsung, untuk bernegosiasi dengan para pendemo. Dimana ini kami lakukan sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur Papua Barat Daya usai pelaksanaan halal bihalal,” ungkapnya, Jumat (19/4/2024).
Menurut Yanto, setelah bernegosiasi, pihaknya langsung memfasilitasi para pencaker asli Papua yang melakukan aksi demo untuk bertemu dengan Pj Gubernur Papua Barat Daya dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mereka.
“Fopera memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, yang mana telah menerima adik-adik dan saudara-saudara kita para pencaker di Provinsi Papua Barat Daya yang telah melakukan aksi unjuk rasa. Persoalan tenaga kerja atau persoalan CPNS di Provinsi Papua Barat Daya, menjadi sesuatu yang urgen khusus afirmasi dan kebijakan kepada orang asli Papua,” tegasnya.
Terkait dengan akan dilaksanakannya seleksi CPNS di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kata Yanto, pihaknya melihat ada keseriusan dari Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka mengatasi atau menjawab aspirasi para pencaker asli Papua.
Lanjut Ketua Fopera, seluruh masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya, terkait dengan otsus jangan meragukan Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya, sambungnya, serius dan konsentrasi mengurus 80 persen formasi CPNS bagi orang asli Papua. Artinya bahwa selama ini formasi 80 persen ternyata tidak seluruhnya itu berjumlah 80 persen. Namun dalam realisasi pelaksanaan di lapangan, kadang juga bisa 70 persen bahkan juga bisa 60 persen.
“Hal ini dibuktikan juga dengan dalam waktu dekat Pj Gubernur Papua Barat Daya bersama seluruh kepala daerah se-provinsi papua barat daya akan bertemu dengan MenPAN, untuk membahas terkait dengan kebijakan afirmasi rekrutmen CPNS di Provinsi Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Yanto berharap, Pj Wali Kota Sorong dan Pj Bupati se-Provinsi Papua Barat Daya bisa seirama dengan Pj Gubernur PBD dalam hal memperjuangkan kebijakan afirmasi rekrutmen CPNS.
“Menurut kami, seluruh kepala daerah se-provinsi papua barat daya harus satu gerbong dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya. Sehingga itu menjadi bargaining yang kuat dengan pemerintah pusat. Kemudian terkait dengan formasi CPNS di Provinsi Papua Barat Daya, jangan hanya dibebankan kepada Pj Gubernur. Kami minta dan menyarankan kepada seluruh para kepala daerah di Papua Barat Daya, untuk serius dan harus konsen mengurus generasi muda dan anak-anak muda Papua yang saat ini sedang mencari kerja,” bebernya.
Tidak hanya bicara soal seleksi CPNS, kata Yanto. Tapi Fopera juga berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh Provinsi Papua Barat Daya harus membuka ruang kepada putra-putri asli Papua, untuk mendapat kesempatan berkarya di perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
