Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad telah resmi melantik Edison Siagian sebagai Penjabat Bupati Sorong, bertempat di Aimas Convention Center, Kamis (4/4/2024).
Edison Siagian sendiri merupakan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan I pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan juga mantan Penjabat Sekda Papua Barat Daya.
Sehubungan dengan pelantikan Edison Siagian sebagai Penjabat Bupati Sorong, Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie angkat bicara.
“Terkait dengan pelantikan Pj Bupati Sorong, kami dari Fopera melihat bahwa ini ada diskriminasi terhadap aparatur sipil negara yang bertugas di daerah,” ungkap Yanto kepada BalleoNews.
Menurut Yanto, seharusnya jabatan Penjabat Bupati Sorong diberikan kepercayaan kepada putra-putri anak bangsa yang mengabdi di Provinsi Papua Barat Daya.
“Pemerintah pusat juga jangan main generalisasi bahwa di daerah ini tidak ada aparatur sipil negara yang berkompeten. Berikanlah kesempatan kepada ASN di daerah untuk menduduki jabatan ini, tidak boleh ada orang yang terlalu istimewa di Kemendagri terus dipindahkan kesana. Kita harus berikanlah kepercayaan kepada ASN daerah,” ujarnya.
Lanjut Yanto, di Provinsi Papua Barat Daya ada ASN menduduki jabatan eselon 2 yang sudah memenuhi syarat, baik OAP maupun non papua. Contoh misalnya Kepala Keuangan, Kepala Bappeda, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja.
“Inikan orang-orang nusantara yang punya kompetensi yang bisa juga menduduki jabatan itu. Bukan harus kemudian diganti jabatan Penjabat Sekda terus digeser lagi jadi Pj Bupati Sorong. Memangnya disini sudah tidak ada orangkah,” tambahnya.
Meskipun demikian, sambung Ketua Fopera, pada prinsipnya semua pihak harus taat azas, karena ini sudah keputusan pemerintah pusat.
“Tetapi ya kami sangat menyayangkan karena ini adalah bentuk pembunuhan karakter dan karir dari ASN daerah dan ini tidak boleh terjadi. Ini ibaratnya pusat lagi MPP kan ASN daerah, artinya membunuh mati pelan-pelan ASN daerah dalam karirnya. Dengan demikian terkesan ASN daerah tidak percaya diri dan pusat juga tidak boleh memgeneralisir bahwa di daerah ini tidak ada orang. Orang di daerah sudah siap banyak. Kalau memang daerah tidak siap, mengapa ada provinsi ini, lebih baik provinsi ini ditutup saja,” pungkasnya.
