Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya akhirnya telah selesai dilaksanakan, oleh masing-masing KPU Kabupaten dan Kota.
Dimana berdasarkan berita acara hasil pleno dari KPU Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong Selatan, KPU Kabupaten Raja Ampat, KPU Kabupaten Maybrat, KPU Kabupaten Tambrauw dan KPU Kota Sorong, partai politik yang meraih suara terbesar dan berpeluang besar meraih kursi di DPR RI yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai NasDem.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten/Kota se-PBD yang diterima media ini, berikut hasil perolehan suara untuk tiga partai politik yang berhasil meraih suara tertinggi.
1. Kabupaten Sorong Selatan
– Partai Golkar meraih 9.251 suara
– Partai NasDem meraih 6.104 suara
– Partai Demokrat meraih 2.796 suara.
2. Kabupaten Raja Ampat
– Partai Golkar meraih 9.393 suara
– Partai NasDem meraih 1.928 suara
– Partai Demokrat meraih 11.550 suara
3. Kabupaten Sorong
– Partai Golkar meraih 20.652 suara
– Partai NasDem meraih 7.233 suara
– Partai Demokrat meraih 9.089
4. Kota Sorong
– Partai Golkar meraih 31.299 suara
– Partai NasDem meraih 21.676 suara
– Partai Demokrat meraih 19.251 suara
5. Kabupaten Tambrauw
– Partai Golkar meraih 11.482 suara
– Partai NasDem meraih 613 suara
– Partai Demokrat meraih 1.216
6. Kabupaten Maybrat
– Partai Golkar meraih 20.709 suara
– Partai NasDem meraih 3.405 suara
– Partai Demokrat meraih 716 suara
Dari total perolehan suara di 5 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, maka total suara yang diperoleh Partai Golkar yaitu sebanyak 102.786 suara, Partai NasDem sebanyak 40.959 suara dan Partai Demokrat sebanyak 44.618 suara.
Dengan demikian, peringkat partai politik yang meraih kursi di DPR RI dapil Papua Barat Daya yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai NasDem.
Salah satu Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI yang juga menjadi saksi mandat Partai NasDem di tingkat provinsi Papua Barat Daya Semarga Kebibe mengungkapkan, Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi baru yang membutuhkan bimbingan dari pemerintah.
“Ini provinsi baru yang butuh dibimbing, agar menjadi daerah yang betul-betul mensejahterakan masyarakatnya. Kami mohon Papua Barat Daya jangan dirusak dengan itikad kurang baik, dengan kecurangan-kecurangan yang justru bisa membuat Papua Barat Daya akan tertinggal dari daerah lain,” tegas Semarga Kebibe.
Semarga juga mengimbau, penyelenggara pemilu untuk terus mengawal suara rakyat secara baik dan benar. Sebab apabila ada kecurangan yang bisa dibuktikan partai politik peserta pileg dan pilpres bisa dituntut, karena itu merupakan tindak pidana.
“Sayang rasanya akibat dari kesalahan kecil untuk sesaat, namun berdampak pada pemberhentian jabatan yang telah dipercayakan,” pungkas Semarga Kebibe.(*)
