Masyarakat asli Papua melakukan aksi demo di depan Hotel Vega Sorong, tempat dimana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Barat Daya berlangsung, Selasa (12/3/2024).
Dalam aksinya, masyarakat asli Papua menuntut harus ada keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di kursi legislatif DPR RI.
Oleh karena itu, para pendemo mendesak agar rekapitulasi suara DPR RI dibatalkan dan KPU harus melakukan penghitungan ulang dari kampung-kampung. Selain itu, kotak suara dan c plano hasil juga harus dibuka kembali.
Tuntutan tersebut disampaikan lantaran berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara sementara untuk DPR RI, ada 3 nama yang meraih suara tertinggi. Yakni Robert Joppy Kardinal, Rico Sia dan Fauzia Helga Tampubolon, ketiga caleg tersebut sebagaimana diketahui bukan merupakan Orang Asli Papua.
Salah satu pendemo Julius Saa mengatakan, Ketua KPU di lima kabupaten dan satu kota yang merupakan anak asli Papua harus bekerja baik dan jujur.
“Dua kursi sudah diambil oleh bukan orang asli papua, kasih satu kursi untuk OAP. Jangan ambil semua kursi di DPR RI. Perlu diingat bahwa Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk menjadikan OAP tuan di negerinya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Julius juga meminta Ketua KPU dan Bawaslu Papua Barat Daya untuk melakukan penghitungan suara ulang.
“Buka semua kotak suara DPR RI dan hitung ulang. Hak kesulungan kami harus dikembalikan, kami tidak minta yang lainnya,” pintanya.
Iapun mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas tindak pidana yang terjadi saat pemilihan legislatif.
“Penyelenggara pemilu mulai dari PPS hingga KPU harus diperiksa, karena diduga melakukan penggelembungan suara dan diduga melakukan pelanggaran yang mengarah ke KKN,” tandasnya.
Julius menegaskan, jika aspirasi mereka tidak ditanggapi, maka mereka akan meminta KPU dan Bawaslu RI mengambilalih penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya.
“Padahal berdasarkan hasil quick count Bernard Sagrim menang, tapi kenapa suaranya berkurang. Terutama terjadi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan. Kami akan minta agar Majelis Rakyat Papua Barat Daya membatalkan rekapitulasi suara untuk DPR RI,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, para pendemo juga meminta diterbitkannya PKPU khusus untuk kursi DPR RI bagi orang asli Papua.
Sementara itu, salah satu perempuan Papua Novi Klasjok dalam orasinya, meminta apa yang menjadi hak OAP agar dikembalikan.
Novi juga mempertanyakan mengapa suara OAP dalam hal ini Bernard Sagrim dikurangi.
“Kalau tidak ada perwakilan orang asli papua di senayan, bagaimana mereka mau mengurus perempuan dan laki-laki Papua. Kalau tak ada perwakilan OAP di senayan, bisa jadi orang Papua akan kembali tinggal di hutan,” tandasnya.
Novi juga mengancam, jika aspirasi mereka tidak ditanggapi, maka besok mereka akan turunkan massa yang lebih besar lagi.
Sementara itu, Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu bersama komisioner KPU PBD dan Ketua Bawaslu Papua Barat Daya yang datang menemui puluhan pendemo langsung menerima aspirasi yang disampaikan.
