Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie mengatakan, melihat proses jalannya rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu Legislatif tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung, tentunya ada kekhawatiran dan keprihatinan Fopera terhadap keterwakilan Orang Asli Papua di DPR RI.
“Hari ini kami melihat bahwa keterwakilan orang asli papua di DPR RI dipastikan akan terganjal,” ungkap Ketua Fopera PBD saat ditemui di Hotel Vega Sorong, Minggu malam (10/3/2024).
Dikatakan Yanto, Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk dari Provinsi Papua Barat Daya hari ini telah mengirim dua Orang Asli Papua dari 3 kursi DPR RI yang ada ke senayan.
“Seharusnya Provinsi Papua Barat Daya mengirim tiga orang asli papua ke senayan. Tapi faktanya hari ini satupun tidak ada. Inilah yang kemudian membuat kami orang asli papua dan juga kami dari fopera menyarankan dan menyampaikan kepada lembaga ini, harusnya ada diskresi untuk orang asli papua. Apalagi tokoh-tokoh kami yang berjuang hadirnya provinsi ini, harusnya mereka mewakili daerah kita ke Jakarta,” tegasnya.
Menurut Ketua Fopera, sesungguhnya Provinsi Papua Barat Daya hadir karena ada orang asli papua. Tidak hanya itu, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya juga diurus dan diperjuangkan oleh orang asli papua dengan harapan bahwa orang asli papua menjadi tuan di negerinya sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang otonomi khusus.
“Seharusnya seluruh komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berpikir secara logis dan melihat secara baik, bahwa lembaga ini ada karena ada provinsi ini. Lembaga ini ada karena ada yang menghadirkan atau ada tokoh yang berjuang menghadirkan provinsi ini,” ujarnya.
Faktanya hari ini, sambung Yanto Ijie, dirinya melihat semua ini terkesan ada titipan begitu.
“Kami tetap akan mengawal ini dan juga tetap kami akan mengkonsolidasikan dengan orang asli papua, untuk meminta hak kami sebagai orang asli papua yang akan mewakili Papua Barat Daya di DPR RI,” imbuhnya.
Orang Asli Papua, kata Yanto, harus menjadi subjek utama dan jangan dijadikan objek saja. OAP jangan dijadikan tameng untuk menghadirkan provinsi, kemudian orang-orang yang tidak berkontribusi dalam provinsi ini yang mewakili Papua Barat Daya di Jakarta.
“Ini yang membuat kami masyarakat Papua dan juga anak-anak muda yang ikut memikirkan menghadirkan provinsi ini merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Jadi wajib hukumnya harus orang asli papua yang ada di DPR RI. Kalau DPD RI sudah aman, kita sudah dipastikan tiga orang asli papua dan itu sudah memenuhi harapan kami. Hari ini yang belum memenuhi harapan kita adalah DPR RI,” tandas Yanto.
Ditambahkan Ketua Fopera PBD, Provinsi Papua Barat Daya hadir didalam otonomi khusus karena diperjuangkan oleh orang asli papua.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar penyelenggara pemilu harus fair dalam menjalankan tugas.
“Memang kita tahu penyelenggara ini pasti ada mereka punya titipan-titipan dan itu itu sudah kentara sekali. Nanti itu juga pasti akan dibuktikan, kalau hari ini tidak terbukti mungkin beberapa waktu kedepan pasti akan terbukti,” pungkasnya.
