Kondisi Lapas Klas 2B Sorong saat ini sangat memprihatinkan, lantaran sudah over kapasitas. Dimana harusnya Lapas Sorong hanya bisa menampung 250 tahanan, tapi saat ini justru terdapat 534 tahanan didalamnya.
Oleh karena itu, menyikapi insiden kaburnya 53 tahanan Lapas Klas 2B Sorong beberapa hari lalu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad berjanji akan segera membantu menyiapkan lahan untuk bisa digunakan membangun gedung lembaga pemasyarakatan yang lebih representatif.
“Pemerintah provinsi papua barat daya akan membantu menyiapkan lahan, agar bisa dibangun gedung lapas yang lebih representatif,” ungkapnya kepada awak media usai melakukan kunjungan ke Lapas Klas 2B Sorong, Selasa (9/1/2024).
Dikatakan Musa’ad, melihat kondisi Lapas Klas 2B Sorong yang ada saat ini, maka Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Papua Barat sudah harus mulai memikirkan dan merencanakan untuk proses relokasi Lapas.
“Disini sudah tidak cocok untuk lapas, kita harus cari tempat yang lebih baik dan luas. Sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, untuk menyiapkan lahannya. Jadi kita akan tindak lanjuti itu, sekarang kita mulai merencanakan ada master plan untuk pengembangan lapas lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, kata Musa’ad, dirinya juga sudah menyanggupi untuk membantu menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Misalnya fasilitas dapur dan peralatan makan minum, alat-alat untuk belajar keterampilan dan fasilitas untuk hiburan.
Ini harus dilakukan, katanya, agar para tahanan didalam Lapas juga merasa bahwa mereka juga diperhatikan.
“Pemerintah itu punya warga semua ini, tidak dibeda-bedakan yang diluar maupun didalam lapas. Ini semua warga provinsi papua barat daya yang harus kita lihat dan kita harus berlaku adil juga kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang di dalam lapas,” bebernya.
Menurutnya, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang sama baik masyarakat yang diluar maupun masyarakat pembinaan yang ada didalam Lapas Sorong sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Kita juga akan membantu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan keterampilan. Bahkan kalau ada mahasiswa yang karena kasus yang kemudian dia putus kuliah, kita akan bicarakan dengan Universitas Terbuka agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Karena ini sistem online, nanti disiapkan ruangan dan peralatannya oleh pemerintah provinsi. Agar ketika mereka bisa selesai menjalani hukuman, mereka juga bisa mendapatkan ijazah. Sehingga setelah jeluar dari sini , mereka bisa mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.
Ditambahkan Pj Gubernur PBD, keberadaan warga binaan didalam Lapas Sorong merupakan musibah yang mereka alamai.
“Tidak ada yang mengharapkan untuk tetap tinggal disini dan tidak ada manusia satupun yang ingin berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan juga kaidah-kaidah norma-norma yang ada di negara ini. Jadi anggap ini suatu kecelakaan, jadikan ini sebagai proses pembelajaran untuk lebih baik lagi sesudah selesai dari sini,” pungkasnya.
