Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan dukungan berupa bantuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya, untuk kegiatan non pemilu.
“Kita bersyukur karena pemilu tahun ini, untuk provinsi anggarannya masih ditanggung atau dibebankan kepada APBN. Kita akan memberikan dukungan bantuan hibah untuk kegiatan-kegiatan non pemilu, guna memback up kelancaran tugas-tugas KPU,” tegas Pj Gubernur PBD usai memimpin rapat tertutup dengan Ketua dan Anggota KPU PBD, yang berlangsung di Kantor KPU PBD, Senin (8/1/2024).
Dikatakan Musa’ad, pemilu merupakan agenda nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk didalamnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Makanya hari ini kami berkunjung sekaligus rapat dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kita ingin mendapatkan informasi tentang kerja-kerja yang sudah dilakukan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam mempersiapkan pemilu, terutama pilpres dan pileg yang sudah tinggal tiga puluh enam hari,” ungkapnya.
Musa’ad membeberkan, dirinya sudah mendapatkan laporan yang prinsipnya semua tahapan sudah berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, ada tahapan-tahapan yang sedang dipersiapkan seperti distribusi logistik.
“Pemerintah provinsi papua barat daya akan memback up KPU, supaya distribusi logistik H-1 sudah harus ada di TPS-TPS. Hal ini supaya rakyat dapat menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Diakui Pj Gubernur, ada beberapa daerah di Papua Barat Daya yang memang membutuhkan perhatian lebih. Yaitu 5 distrik di Kabupaten Tambrauw yang harus menggunakan helikopter, kemudian 3 sampai 4 distrik di Kabupaten Maybrat dan beberapa pulau di Kabupaten Raja Ampat.
Meskipun demikian, Pj Gubernur PBD mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk menggunakan hak pilihnya.
“Jangan sampai ada yang tidak menggunakan hak pilih, nanti anda menyesal. Karena anda tidak ikut menentukan pemimpin bangsa dan negara ini. Semua wajib hukumnya untuk ikut pemilu, datang ke TPS lalu memberikan suaranya. Siapa yang dipilih tergantung dari pertimbangan masing-masing individu. Tugas kita untuk mengingatkan bahwa pemilu itu penting dalam menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu mengatakan, suksesnya pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu saja. Tapi dalam hal ini juga butuh dukungan dari semua stakeholder, terutama Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses.
“Kedatangan Pj Gubernur PBD dan jajaran untuk mengetahui sudah sejauhmana tahapan KPU menjelang tiga puluh enam hari memasuki masa pemungutan suara. Kami sudah sampaikan bahwa tahapan pemilu yang sudah dilakukan, kurang lebih sisa 20 persen,” bebernya.
Menurut Andi, saat ini masuk dalam masa kampanye. Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan perekrutan Badan Adhock terutama KPPS di 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan semua sudah terbentuk.
Terkait kesiapan logistik pemilu, sambungnya, untuk tahap pertama berupa kotak, bilik, kabel tis, tinta dan lainnya sudah tiba di gudang KPU Kabupaten/Kota.
Kemudian logistik tahap kedua berupa surat suara Presiden-Wakil Presiden dan surat suara DPD RI juga sudah masuk dan telah didistribusikan ke 6 Kabupaten/Kota. Tinggal surat suara DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum, karena masih berada di penyedia.
Namun katanya, tidak lama lagi akan dilakukan pengiriman, untuk selanjutnya didistribusikan ke kabupaten/kota.
“Kami sangat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur dan jajaran atas kunjungannya. Tentunya kami KPU Papua Barat Daya sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah, untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu sampai pada tahapan penghitungan suara. Kita berharap pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua Barat Daya bisa berjalan dengan aman dan sukses,” harapnya.
