Berita  

Dinsos PPPA Gelar Bimtek DTKS, Pj Sekda Edison: Kalau Tidak Ada Sulit Selesaikan Persoalan di Papua Barat Daya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar Bimtek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Jumat (22/12/2023).

Kegiatan yang diikuti Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya, dibuka secara langsung oleh Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian.

Dalam arahannya Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian mengatakan, persoalan kemiskinan, stunting dan sebagainya masih tinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kalau data tidak bagus, maka akan sangat sulit menyelesaikan persoalan itu.

Menurut Sekda, yang paling tahu orang miskin di kabupaten/kota adalah Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing.

“Berapa jumlahnya, sebarannya dimana. Jadi kalau data itu tidak dimiliki oleh masing-masing dinas sosial kabupaten dan kota, untuk apa ada dinas sosial,” tegas Pj Sekda.

Lanjut Edison, semua kegiatan Dinas Sosial dasarnya terutama yang terkait kemiskinan adalah data.

“Bagaimana kita mau kasih bantuan, kalau kita tidak tahu siapa yang mau dibantu. Data itu harus di-update sesering mungkin kalau bisa,” ujarnya.

Mumpung Provinsi Papua Barat Daya baru berusia 1 tahun, kata Sekda, maka gaya kerja harus seperti provinsi lain yang sudah tua.

“Hal-hal yang terkait kemiskinan bisa cepat kita atasi atau paling tidak kita bisa mengantisipasi hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, kalau kita memiliki data by name by addres,” bebernya.

Menurut Edison, target kemiskinan ekstrem tahun 2024 adalah nol persen. Bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan data tidak ada.

“Maksudnya disini jangan cuma kota sorong yang disasar, tapi semua kabupaten kota harus dikerjakan. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota lakukanlah, kalau tidak mengerti tanya ke provinsi, kalau tidak mengerti juga tanya ke Jakarta,” tandasnya.

Selain itu, Pj Sekda PBD menjelaskan, DTKS merupakan salah satu alat untuk membantu mendukung pengelolaan data fakir miskin, dimana tanggung jawab semua ada di kepala daerah.

“Tolong itu dicatat, kami pemerintah provinsi harusnya bisa melakukan pembinaan ini di kabupaten/kota. Caranya seperti apa, sistem DTKS itu kita pakai. Tahun 2024 tinggal dua minggu lagi, bisa tidak kita melakukan ini untuk 2024. Kalian di kabupaten kota lakukanlah pendataan ini, supaya setiap apapun yang kita kerjakan dan apapun kebijakan yang dibuat, kita semua ada dasarnya dan dasarnya itu logis karena berupa data. Bahkan data itu sifatnya primer karena diambil langsung di lapangan,” imbuhnya.

DTKS, tambahnya, adalah alat bantu untuk kerja.

Kata Sekda, jika Dinas Sosial merasa kesulitan dalam memperoleh data maka bisa bekerja sama dengan Babinsa dan Babhinkamtibmas untuk memperoleh data-data di lapangan.

“Saya tidak minta seratus persen benar, karena tidak mungkin juga. Realitas di lapangan sulit, sehingga biasanya itu pasti ada. Kalaupun salah, jangan terlalu salah. Kalah kita jangan terlalu kalah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks MSiren menambahkan, Bimtek DTKS dan SIKS-NG sangat berguna bagi para Kepala Dinas Sosial se-Provinsi PBD dan juga , operator yang mengelola data di daerah terkait dengan data stunting, kemiskinan ekstrem, ibu hamil atau menyusui, lansia dan disabilitas.

“Dengan mengikuti bimtek ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengelola data DTKS dan SIKS-NG,” tegasnya.

Peserta bimtek, sambungnya, mendapatkan materi tentang dasar-dasar DTKS dan SIKS-NG, tata cara pengisian dan validasi data, serta pelaporan data ke pusat. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatim) Kementerian Sosial.

“Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di masing-masing kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *