Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian menyoroti, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang belum memiliki data valid tentang kependudukan, kemiskinan dan data orang asli papua (OAP).
“Mumpung provinsi papua barat daya baru satu tahun, maka saya perlu mengingatkan khususnya di daerah bahwa kita perlu data-data yang valid. Supaya setiap kebijakan yang kita lakukan dan kerjakan, ada dasar kuat seperti tujuan dari inovasi daerah yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Pj Sekda PBD dalam kegiatan FGD Pengembangan Ekosistem Riset dan Penyusunan Peta Jalan Riset Inovasi menuju Papua Barat Daya Emas di Tahun 2045, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (19/12/2023).
Dikatakan Pj Sekda, kebijakan inovasi meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, orientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatuhan dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa itu bukan untuk kepentingan diri sendiri.
Lanjutnya dalam Permendagri 38 tahun 2017 tentang pembentukan organisasi riset daerah dan perencanaan daerah, disampaikan bahwa intinya adalah riset.
“Kita boleh bekerja sama dengan pihak siapapun termasuk masyarakat, tentunya dalam hal riset. Riset tujuannya untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau kita sudah lakukan riset, hasil riset itu kita pakai maka harapannya kinerja kita akan tambah. Tambah artinya meningkat kearah yang direncanakan,” ujarnya.
Pj Sekda PBD Edison Siagian lantas mengingatkan soal data. Dimana data biasanya dikumpulkan pada saat riset, baik itu primer maupun sekunder.
“Mumpung provinsi kita baru berusia satu tahun, ini hal yang baik untuk melakukan riset maupun inovasi. Saya sangat yakin data itu menjadi sangat penting, supaya risetnya lancar. Kalau datanya kurang dan sebagainya atau tidak valid dan sebagainya, maka risetnya akan menjadi rumit,” tegasnya.
Menurut Edison, data paling awal yang harus dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah terkait data kependudukan.
“Dari beberapa kesempatan, saya selalu memperoleh hal yang tidak sinkron atas data orang asli papua. Bahkan ada data bahwa di kota dan kabupaten sorong, lima puluh dua persen itu adalah pendatang,” bebernya.
Dibeberkannya, saat ini Dukcapil maupun BPS punya data sendiri-sendiri. Padahal sinkronisasi data itu penting.
“Saya sudah satu tahun disini dengan berbagai dinamika yang saya lihat dan alami sendiri, sebetulnya kita ini kompleks. Selain Undang-undang pemerintahan daerah, Undang-undang Otsus dan berbagai hal yang terkait bahkan hal-hal yang berhubungan dengan internasional pun langsung masuk disini. Begitu kompleksnya sehingga menurut saya, ide untuk ekosistem riset dan inovasi menjadi penting,” tandasnya.
Provinsi Papua Barat Daya, sambungnya, sudah memiliki kerangka hukum aturan yang menjadi dasar melakukan riset.
“Saya juga selalu mengingatkan tentang data kemiskinan, berapa jumlah orang miskin by name by address yang ada di provinsi papua barat daya dan sebarannya dimana saja. Jadi betapa penting riset dan inovasi. Sebelum kita berantakan di tahun-tahun berikutnya, maka kita harus mulai dari hal-hal baik dengan mulai melakukan riset dan inovasi yang sifatnya sederhana atau rumit sekalipun kita coba mulai,” pungkasnya.
