Pelantikan amggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) yang direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIT yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, diwarnai aksi demo di halaman Hotel Aston Sorong, Kamis (14/12/2023).
Pantauan media ini, sejumlah masyarakat adat yang berasal dari Suku Moi, Kabupaten Maybrat dan Suku Maya, Kabupaten Raja Ampat, tampak memprotes nama-nama anggota MRP PBD yang disahkan dan siap dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.
Sejumlah tulisan penolakan yang ditulis di kertas tampak ditempel di kaca Hotel Aston. Selain itu, masyarakat adat juga melakukan orasi dan mengatakan, Menteri Dalam Negeri harus menunda pelaksanaan pelantikan anggota MRP PBD. Mereka juga meminta agar Mendagri Tito Karnavian untuk meninjau kembali nama-nama anggota MRP yang akan dilantik, karena dinilai ada kecurangan dalam penetapan nama-nama anggota MRP PBD.
Muhammad Irsan Macab mengatakan, maksud aksi demo yang dilakukan masyarakat adat yaitu hanya menginginkan adanya keterbukaan.
“Kami cuma minta keterbukaan dari pada pihak pelaksana pemilihan anggota MRP atau instansi yang bersangkutan,” tegasnya.
Anggota MRP, sambungnya, mempunyai tugas untuk mengurus orang Papua yang ada di tanah Papua. Oleh karena itu, pemilihan anggota MRP PBD harus dilakukan secara terbuka, agar masyarakat merasa yakin bahwa proses seleksi anggota MRP PBD benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau seleksi, pengumuman dan pelantikan dilakukan secara tiba-tiba, maka ini namanya pembodohan terhadap masyarakat. Masyarakat disini hanya minta adanya keterbukaan saja, nama-nama yang dinyatakan tidak lulus itu kekurangannya apa dan jatuh ya dimana. Apakah karena administrasi atau ada alasan lain. Inikan tidak ada penyampaian kepada kami masyarakat, makanya kami merasa tidak dihargai sama sekali,” ungkapnya.
Dicontoh Irsan, nama-nama anggota MRP PBD yang tembus dari Kabupaten Raja Ampat, itu bukan orang asli Maya dari Raja Ampat.
“Harusnya anggota MRP dipilih dari perwakilan suku-suku yang ada di masing-masing daerah. Tapi faktanya itu tidak terjadi,” pungkasnya.
Pantauan media ini, tampak ratusan aparat Kepolisian dan Satpol PP berjaga-jaga didepan pintu Hotel Aston untuk mencegah masyarakat masuk kedalam hotel dan membatalkan prosesi pelantikan.
