Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/11/2023).
Kunker tersebut dilakukan, untuk melakukan pemantauan kebijakan prioritas Presiden bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, terutama program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kota Sorong berjalan baik.
“Kedatangan kami kesini untuk melihat perkembangan dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota sorong, didalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dikatakan Nunung, dua prioritas nasional yang sangat penting bagi upaya mencapai Indonesia emas di 2045 yaitu penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.
“Dengan adanya inovasi rumah pemulihan gizi di Kota Sorong, maka kami yakin penurunan angka stunting hingga mencapai target 14 persen di 2024 menjadi relatif lebih mudah. Inovasi rumah pemulihan gizi ini luar biasa, mudah-mudahan semua distrik yang ada di Kota Sorong ada rumah pemulihan gizi,” ujarnya.
Dikatakannya, rumah pemulihan gizi yang dibuat Pemkot Sorong diharapkan dapat betul-betul bisa memberikan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam upaya untuk penurunan angka stunting.
Lebih lanjut disampaikan Nunung, dari analisis data monitoring, antara kemiskinan ekstrem dan stunting itu ibarat satu mata uang dua sisi.
“Jadi biasanya saudara-saudara kita yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, angka prevalensi stuntingnya juga tinggi. Oleh karenanya, kami mendorong penanganan stunting harus beriringan dengan penanganan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Salah satu cara, sambungnya, diantaranya pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih. Karena air bersih dan sanitasi memiliki hubungan yang erat dengan gizi dan sekaligus stunting.
Selanjutnya kata Nunung, upaya atau strategi yang dilakukan di dalam penanganan kemiskinan ekstrim adalah peningkatan pendapatan masyarakat.
“Mudah-mudahan dari berbagai setiap aktivitas kegiatan-kegiatan produktif, penanganan kemiskinan ekstrim bisa turun. Berpegang pada satu data pencasasaran percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem, kalau data by name by address ini dijadikan acuan maka kami memiliki keyakinan yang sangat tinggi bisa secara cepat kemiskinan ekstrim nol persen tahun depan,” akunya.
Secara data, kata Deputi Nunung, untuk wilayah Papua Barat karena belum dipisah provinsinya waktu itu per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrim masih sekitar 6,9 persen diatas angka nasional 1,12 persen.
“Hingga perlu kita kerja keras dan bersama-sama. Kami dari Kemenko PMK beserta seluruh jajaran deputi bisa membantu daerah, agar prioritas nasional nol persen kemiskinan ekstrem bisa tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan, Kota Sorong terdapat 318 keluarga berpotensi stunting yang tersebar di 10 distrik yang ada di Kota Sorong.
“Kota Sorong tahun 2023 memiliki enam locus stunting dengan jumlah anak stunting tahun 2022 sebanyak 623 anak atau 27,2 persen. Namun setelah dilakukan intervensi oleh Pemerintah Kota Sorong, jumlah anak stunting turun menjadi 504 anak atau 28 persen,” rincinya.
Kemudian dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrem, sambungnya, Pemkot Sorong akan terus melakukan pembagian sembako bagi warga yang ada di Kota Sorong.
“Harapannya bisa mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim,” pungkasnya.
