Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menegaskan, kasus dugaan suap kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Papua Barat yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kasus yang sekarang ditangani KPK adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong. Jadi saya tegaskan disini, tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Daya saat ditemui di Kabupaten Sorong, Kamis (16/11/2023).
Diakui Musa’ad, BPK Perwakilan Papua Barat memang sudah mulai melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun karena merupakan provinsi baru, jadi baru sebatas pemeriksaan awal tentang aspek kepatuhan dan administrasinya.
“Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya tidak ada pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh BPK, hanya baru dilakukan pemeriksaan awal. Tidak mungkin kita di provinsi mengejar WTP, karena memang instrumen semua masih kurang. Makanya di Provinsi Papua Barat Daya belum ada pengumuman atau penilaian hasil akhir,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berbeda dengan yang dilakukan di kabupaten/kota yang sudah lama.
“Jadi dalam hal ini berbeda dengan kabupaten dan kota yang sudah lama, itu memang pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam. Nanti tahun depan baru kita diperiksa secara komprehensif. Oleh karena itu, saya bisa pastikan kasus tersebut tidak ada hubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, hanya saja kebetulan Kabupaten Sorong berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya,” imbuhnya.
