Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim bersama anggota melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Sorong Barat, Kamis (2/11/2023).
Kunker tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya keluhan dari warga masyarakat, terkait persoalan kamar bersalin di Puskesmas Sorong Barat yang tidak lagi difungsikan.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim mengatakan, Komisi 1 DPRD Kota Sorong mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan baik bidang kesehatan maupun pendidikan.
“Kami datang atas laporan masyarakat bahwa di Puskesmas Sorong Barat ada ibu yang melahirkan diluar ruangan atau diluar puskesmas. Setelah kita konfirmasi, memang saat ada ibu melahirkan itu kondisi puskesmas sudah tutup,” ungkapnya.
Selain masalah kamar bersalin, kata Taslim, pihaknya juga membahas soal surat tanda register (STR) tenaga medis khususnya bidan di Puskesmas Sorong Barat yang kebanyakan sudah mati atau tidak berlaku lagi.
“Berdasarkan hasil pertemuan dengan kepala puskesmas dan para tenaga medis disepakati bahwa mulai saat ini kamar bersalin di Puskesmas Sorong Barat akan dibuka 24 jam. Kemudian terkait dengan surat tanda register para bidan yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah mati, asosiasi bidan sudah menyatakan siap bantu untuk mengurus perpanjangan STR, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan legal,” tegas Taslim.
Lanjutnya, sehubungan dengan rencana kamar bersalin akan dibuka 24 jam, maka keamanan dan keselamatan tenaga medis yang bertugas juga harus benar-benar diperhatikan. Dimana harus disiapkan kendaraan antar jemput, khusus untuk nakes yang akan bertugas di kamar bersalin terutama saat malam hari.
Tidak hanya itu, kata Taslim, dari pihak Puskesmas Sorong Barat juga mengeluhkan terkait dengan klaim BPJS Kesehatan yang hangus dan tidak dibayarkan.
Menurutnya, kamar bersalin di Puskesmas Sorong Barat harus dibuka 24 jam agar jika ada warga Distrik Sorong Barat yang membutuhkan pelayanan bersalin, dapat melakukan persalinan di puskesmas tanpa harus pergi jauh-jauh untuk mencari rumah sakit lagi.
“Terkait dengan klaim BPJS Kesehatan yang kemarin hangus karena pihak puskesmas tidak memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh BPJS Kesehatan, saya sebagai ketua komisi satu akan coba komunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan agar segera di-follow up. Jangan sampai ada klaim yang tidak dicairkan, apa kendalanya harus segera diselesaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Sorong Barat M Saleh Siregar menyatakan, kunjungan Komisi 1 DPRD Kota Sorong ke Puskesmas Sorong Barat sebagai sarana meningkatkan komunikasi dan kontrol sosial.
“Dengan ada kontrol seperti ini tujuannya untuk memperbaiki sistem-sistem yang kurang dan dianalisa oleh anggota DPR. Dalam pertemuan ini kami sudah sepakat kamar bersalin kembali dibuka 24 jam dan juga menyangkut keamanan para tenaga medis yang bertugas juga akan menjadi perhatian,” bebernya.
Ditambahkan Saleh, pihaknya juga akan mengupayakan agar proses perpanjangan STR para bidan bisa segera dilakukan. Hal ini agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa rasa khawatir, karena mereka memiliki STR.
