Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sorong, untuk memperbaiki lingkungan khususnya kawasan kumuh yang ada di Kota Sorong.
“Pemerintah Kota Sorong akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk bagaimana kawasan-kawasan kumuh akan diperbaiki lingkungannya dan akan menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Ini harus dilakukan karena prevalensi stunting yang tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya adalah di Kota Sorong,” ungkap Pj Gubernur PBD usai menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Papua, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Rabu (1/11/2023).
Menurut Musa’ad, meskipun banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam upaya menpercepat menurunkan angka stunting, namun hal itu bukanlah menjadi suatu penghalang.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, untuk melakukan segala upaya percepatan penurunan angka stunting,” tegasnya.
Dengan adanya kehadiran tim percepatan penanganan stunting dari pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sambungnya, tentunya akan mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan lebih keras lagi dalam penurunan stunting khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
“Memang ada hambatan-hambatan yang kita hadapi baik dari aspek struktur maupun juga kultur, tetapi itu bukan jadi alasan untuk kita tidak bersemangat. Target nasional penurunan stunting adalah 14 persen di tahun 2024. Yang terpenting bagi pemerintah adalah bagaimana melaksanakan delapan aksi konvergensi. Kita harus bekerja lebih cepat dan keras lagi dalam penurunan angka stunting, hal ini agar kita tidak tertinggal dengan provinsi lain yang ada di Indonesia,” imbuhnya.
Diakuinya, tingkat prevalensi stunting di Kota Sorong tinggi karena disebabkan beberapa hal. Diantaranya banyaknya jumlah penduduk, kemudian karena ini merupakan kota maka strata kehidupan masyarakat juga pasti bervariasi dan sangat heterogen.
“Meskipun demikian, secara keseluruhan di Provinsi Papua Barat Daya stunting sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun ini akan menjadi cambuk juga bagi kita supaya bisa lebih bekerja lagi untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen khususnya di beberapa titik yang memang membutuhkan perhatian,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya berharap TP PKK Provinsi Papua Barat Daya, TP PKK Kabupaten/Kota serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang telah dibentuk harus berkolaborasi melaksanakan program kegiatan dalam mengatasi persoalan stunting.
“Kami juga akan meminta support dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya untuk bersama-sama dalam menurunkan angka stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menyatakan, ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Intinya ada pendekatan dari aspek kesehatan dan non kesehatan. Karena ini bicara lintas sektor yang disebut konvergensi,” ujarnya.
Menurutnya, 8 aksi konvergensi ini yang dibungkus dengan kegiatan strategi nasional penurunan stunting dan yang dibahas pada hari ini khusus untuk seluruh provinsi di tanah Papua.
Dikatakan Restuardy, beberapa langkah yang akan ditindaklanjuti tentunya akan berangkat dari hasil monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi.
“Intinya semua daerah sudah bergerak dalam menurunkan angka stunting. Ada yang sudah bagus, ada yang perlu diperbaiki dan ada yang memang harus mendapatkan penanganan yang khusus. Karena kita prinsipnya harus bergerak bersama-sama, tapi kami yakin dengan pendekatan yang dilakukan seluruh pemerintah daerah dan komitmennya sebagaimana ditunjukkan oleh Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Dipaparkannya, Provinsi Papua Barat Daya merupakan yang terbaik diantara provinsi lain yang ada di tanah Papua yang bisa memberikan inspirasi atau contoh kepada yang lain dalam menurunkan angka stunting.
“Hari ini kami dan teman-teman dari tim stunting pusat maupun regional membagi apa saja yang diperlukan, agar kita bisa bergerak secara bersama-sama. Memang antar daerah dengan daerah lain ini berbeda, misalnya di tanah Papua ada aspek struktural, kultural dan geografis yang mempengaruhi percepatan penurunan angka stunting. Hambatan di daerah ini juga akan menjadi masukan untuk kita melakukan pendekatan berdasarkan karakteristik masing-masing,” tandasnya.
