Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Rommy S Tamawiwy mengatakan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya terus berkomitmen dalam menjaga pengendalian inflasi nasional.
“Kegiatan hari ini menjadi puncak dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. Ini menjadi momen sangat strategis buat Provinsi Papua Barat Daya, bahwa sinergitas dan kolaborasi telah kita lalui bersama sejak awal tahun 2023 sampai hari ini,” ungkapnya dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (30/10/2023).
Menurut Rommy, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan yang sangat positif dan juga memiliki konsen yang besar dalam mengendalikan inflasi.
“Sehubungan dengan adanya dinamika dan gejolak dunia yang terjadi saat ini, maka kita harus meningkatkan produktivitas pangan lokal,” ujarnya.
GNPIP, sambungnya, terus dilakukan dan itu dimulai sejak awal 2023. Dalam hal ini sudah banyak yang dilakukan, diantaranya membekali petani dengan berbagai program diantaranya petatas (petani berkualitas).
“GNPIP harus dilakukan secara terstruktur. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi, kerja sama dan kerja keras dengan semua pihak termasuk Pemerintah,” bebernya.
Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
“Persoalan inflasi dan pengendalian inflasi menjadi persoalan yang harus ditangani setiap hari, makanya ini menjadi konsen dari Pemerintah. Inflasi pangan menjadi program strategis pemerintah yang tidak bisa dilakukan sendiri,” tandasnya
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan George Yarangga menyatakan, kegiatan ini sangat strategis karena merupakan sinergi dan komitmen bersama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga tingkat inflasi.
Dikatakannya, pengendalian inflasi terus dimonitor sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan sebagai salah satu langkah, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, terkhususnya masyarakat Papua Barat Daya.
“Pertemuan puncak gerakan nasional pengendalian inflasi pangan papua barat daya tahun 2023 oleh Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, dilakukan untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder dalam menjaga tingkat inflasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang juga memberikan apresiasi kepada tim pengendali inflasi daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang sudah bekerja keras sehingga data inflasi Provinsi Papua Barat Daya dibawah 4 persen.
“Hal ini jangan sampai membuat kita terlena terus. Kita harus terus bergerak maju melihat data dan turun lapangan,” pungkasnya.
