Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, proses pelelangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah mencapai 70 persen.
“Hari ini proses-proses pelelangan yang ada di PBJ itu 70 persen yang sedang dalam proses. Jadi kita harapkan di bulan ini bisa diselesaikan, paling tidak Oktober atau diawal sampai pertengahan November. Sehingga capaian persentasenya bisa sesuai yang kita harapkan,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Daya usai memimpin Rapat Kerja Realisasi Anggaran Triwulan IV tahun anggaran 2023, yang berlangsung di Swissbel Hotel Sorong, Senin (16/10/2023).
Dikatakan Musa’ad, dirinya sudah melakukan stresing kepada semua Pimpinan OPD yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, untuk fokus menyelesaikan itu dan tidak ada kegiatan-kegiatan diluar daerah.
“Semua Pimpinan SKPD yang mau keluar daerah harus atas izin Gubernur, sehingga bisa fokus menyelesaikan itu,” ujarnya.
Agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian kepada pergerakan dari realisasi anggaran di Provinsi Papua Barat Daya, maka pihaknya juga sudah melaunching satu aplikasi. Dimana dengan aplikasi tersebut, katanya, maka setiap waktu bisa dideteksi pergerakan dari penyerapan realisasi anggaran.
“Perlu digaris bawahi bahwa jangan hanya kejar penyerapannya, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Jadi serapan juga harus berkesesuaian dengan kualitas. Jadi jangan hanya mau targetnya tercapai, tapi uang itu tidak bermakna untuk kepentingan masyarakat atau ada aturan-aturan yang tidak diperhatikan. Saya sudah tegaskan agar memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, dalam melaksanakan program kegiatan,” tegasnya.
Ditambahkannya, tadi juga dirinya sudah menyerahkan DPA perubahan secara simbolik kepada masing-masing Pimpinan OPD.
“APBD Perubahan tidak ada kenaikan, hanya programnya saja yang digeser-geser. Anggarannya tetap yaitu Rp 2,87 triliun lebih. Terjadi pergeseran dan penyesuaian program kerja saja, tidak ada penambahan angka. Tetapi ada perbaikan program kegiatan dan juga volumenya. DPA APBD Perubahan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan saya secara simbolis sudah menyerahkan kepada masing-masing pimpinan SKPD,” pungkasnya.
