Dalam rangka membangun komitmen untuk mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Pembentukan Kelompok Kerja dan Vocal Point Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Selasa (10/10/2023).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren mengatakan, Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah.
Dikatakannya, kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan. Karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif.
Pengarusutamaan Gender (PUG), sambungnya, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
“Tujuan dilaksanannya workshop ini yaitu membentuk kelompok kerja dan vocal point pengarusutamaan gender provinsi papua barat daya. Kemudian membentuk kelembagaan organisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, yang ditetapkan oleh kepala daerah. Serta membentuk tim pokja vocal point Pengarusutamaan Gender (PUG), di masing-masing unit organisasi melalui surat keputusan kepala daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Johny Way menyatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktifitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Hal ini dikarenakan gender merupakan salah satu isu global yang telah disepakati dunia, bahwa semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan.
“Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan tuntutan tersebut semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini kondisi kesetaraan gender di Provinsi Papua Barat Daya masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Indek Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua Barat berada pada angka 83,61, sementara Indonesia 91,63 dan indek pemberdayaan gendernya berada pada angka 61,93, sementara secara nasional 76,59.
“Dari data ini dapat kita pahami bahwa kita masih perlu bekerja keras, untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang berwawasan gender,” bebernya.
Lanjutnya, kondisi yang demikian ini salah satu penyebabnya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun kalangan aparat. Seringkali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar pada perempuan dalam suatu aktifitas.
Ketidaktepatan pemahaman tersebut menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender, tidak berbasis pada akar permasalahan yang ada.
Selain itu, pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang menghargai nilai kemanusiaan adalah pelayan publik yang bisa memberi peran yang adil. Keadilan berdasarkan nilai universal kemanusiaan bukanlah kontruksi budaya yang mendiskreditkan perempuan.
“Perempuan dan laki-laki memang berjenis kelamin berbeda, namun tidak untuk dibeda-bedakan pada peran sosialnya, aturan adat, norma sosial dan aturan negara,” tegasnya.
Ditambahkannya, pemerintah telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier, baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Namun demikian, upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena dikalangan aparat pemerintah sendiri masih ada yang belum memiliki kesadaran gender yang sama atau setara.
Berkenaan dengan hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membangun kesadaran gender dikalangan aparat pemerintah maupun swasrta, salah satunya yaitu dengan diselenggarakannya acara workshop pada hari ini.
“Harapan saya dengan adanya workshop hal ini dapat membuka wawasan kita semua, untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender. Sehingga percepatan kesetraan dan keadilan gender di provinsi papua barat daya dapat tercapai. Diharapkan pula kedepan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat, untuk terwujudnya provinsi papua barat daya yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
