Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan edukasi dalam mengelola manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di kampung dan kelurahan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendukung Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Jumat (6/10/2023).
Ketua panitia Fenty Henry Talane mengatakan, kegiatan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya diikuti 140 peserta. Yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial kota dan kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang yang menangani PKH serta pendamping PKH kabupaten dan kota.
“Diharapkan peserta setelah mengikuti kegiatan ini mampu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, pemenuhan kebutuhan ibu hamil, pemenuhan kesejahteraan sosial bagi bayi yang baru lahir dan memetakan potensi keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting,” ungkapnya.
Selain itu, kata Fenty, para peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep, tujuan, fungsi dan sasaran penanganan pelayanan kesejahteraan sosial di kampung dan kelurahan.
“Para peserta juga diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan peran pendamping program keluarga harapan dalam penanganan kesejahteraan sosial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian serta pengendalian stunting di kampung dan kelurahan,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya Beatriks MSiren menyatakan, kualitas sumber daya manusia khususnya pendamping keluarga harapan merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang ada di garda terdepan di distrik untuk melakukan pemetaan di bidang kesejahteraan sosial. Khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting dengan pendampingan program keluarga harapan.
Pendamping keluarga harapan, sambungnya, yang akan memberikan edukasi dan pelayanan dalam memberikan dorongan terutama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya ibu menyusui, anak dalam mengkonsumsi makanan bergizi, lanjut usia, disabilitas serta anak yang perlu pemenuhan gizi yang baik dalam pertumbuhan dan pendidikan. Sehingga memiliki kecerdasan yang memadai. Khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada di kampung dan kelurahan.
“Untuk itu dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul di kelurahan se-Provinsi Papua Barat Daya di masa depan,” bebernya.
Oleh sebab itu, kata Beatriks, sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal kontribusi program keluarga harapan dalam pencegahan stunting, maka dibutuhkan kolaborasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota serta para pimpinan OPD yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam penanganan secara menyeluruh kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada di kecamatan, kampung dan kelurahan. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangka intervensi pencegahan stunting bagi keluarga penerima manfaat PKH, melalui kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga modul kesehatan dan gizi,” tegasnya.
Dirinya berharap, masa depan Provinsi Papua Barat Daya akan dikelola insan-insan yang berintegritas, kompeten dan berbudaya. Selaku pemangku kepentingan mengupayakan berbagai terobosan dan inovasi, yang kita lakukan untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.
